Laporan Wartawan Tribun Lampung Wakos Gautama

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Jaksa penuntut umum menuntut tiga pegawai Samsat Lampung dengan pidana penjara berbeda-beda.

Menurut jaksa Nurmala, ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi  pajak kendaraan bermotor roda empat (mobil).

Terdakwa Adithia Reza Abdullah (operator komputer mobil Samsat keliling) dituntut pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Adithia juga dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Tidak hanya itu, jaksa menuntut Adithia membayar uang pengganti kerugian negara Rp 219 juta.

“Adithia sudah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 219 juta,” ujar Nurmala di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (26/4/2017).

Terdakwa Agus Dofir (sopir mobil Samsat keliling) dituntut pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan. Denda yang dikenakan terhadap Agus sebesar Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Agus dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 109 juta yang dikurangi uang yang telah dititipkan Agus sebesar Rp 5 juta. Sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 104 juta.

“Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti."

"Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” jelas Nurmala.

Terdakwa Idialsyah (koordinator Samsat Keliling Bandar Lampung) dituntut pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.

Jaksa juga menuntut Idialsyah membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Idialsyah dikenakan tuntutan membayar uang pengganti sebesar Rp 769 juta yang dikurangi uang yang telah dititipkan sebesar Rp  200 juta.

Dengan begitu, Idialsyah dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 569 juta.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti.

Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan,” jelas Nurmala.

Korupsi ini terungkap pada tahun 2015 silam. Ketika itu ada 315 wajib pajak yang ingin membayar pajak mobil namun tidak bisa diproses dengan alasan belum membayar pajak pada tahun sebelumnya.

Padahal para wajib pajak itu sudah membayar pajak di mobil Samsat keliling.

Pihak Samsat mengecek di transaksi data keuangan. Hasilnya 315 wajib pajak itu sudah menerima surat ketetapan pajak daerah yang dikeluarkan mobil Samsat keliling pada tahun 2013 sampai 2014.

Namun uang pajak tersebut tidak disetorkan oleh para petugas mobil Samsat keliling. Mereka adalah ketiga terdakwa dan petugas dari kepolisian yaitu Munasik dan Sutrisno.

Akibatnya terjadi kerugian negara sebesar Rp 1,099 miliar. Uang tersebut dibagi rata oleh kelima terdakwa.