Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, merelokasi para korban bencana alam, dengan mencarikan wilayah yang lebih aman.

Hal itu dilakukan agar warga dapat segera pulih dari trauma psikis, dan bangkit secara ekonomi.

"Kebijakan relokasi yang baik, dapat membantu korban bencana alam segera bangkit, dari aspek psikis dan ekonomi," kata Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding melalui pesan singkat, Minggu (30/4/2017).

Karenanya, Karding mendesak Pemprov Jateng menyiapkan aturan untuk kebijakan relokasi, dengan prioritas pemulihan ekonomi dan psikis korban.

Relokasi, menurut ketua FPKB-MPR RI itu, bisa dilakukan secara permanen atau sementara.

Untuk relokasi permanen, sebaiknya ditujukan kepada korban bencana yang wilayahnya tak layak sebagai tempat hunian karena kemungkinan berulang bencana alam yang lebih membahayakan.

Relokasi juga bisa dilakukan kepada korban yang trauma berat, sehingga tak dapat lagi menjalankan hidup dengan normal di wilayah bekas bencana tersebut.

Sedang relokasi sementara, sampai pembangunan kembali daerah bencana selesai, dan korban secara psikis, juga telah siap kembali.

Keberpihakan pemerintah terhadap korban bencana alam, sangat diperlukan agar penyintas atau orang yang bertahan dari bencana, tak jadi korban kedua kalinya secara sosial, karena minimnya sokongan kebijakan yang ramah korban bencana alam.

Baca: Warga Histeris Banjir Bandang Meluluhlantakkan Permukiman, Lima Orang Meninggal

"Pemerintah harus memberikan bantuan tuntas hingga korban dapat kembali ke kehidupan normal," tegas Karding.

Karding menekankan negara harus dirasakan benar kehadirannya, saat rakyat mengalami bencana.

Untuk itu, Pemprov Jateng menurut Karding, juga harus memperkuat update pemetaan wilayah rentan bencana secara berkala, apalagi Jateng termasuk daerah rawan.

Berdasar data BNPB, dari 35 kabupaten/kota Jawa Tengah, 28 di antaranya masuk dalam peta rawan bencana.

Inovasi antisipasi bencana alam, harus dilakukan Pemprov Jateng, termasuk dengan mulai menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, untuk preparadnes, mitigasi hingga edukasi warga.

Kebijakan dan anggaran tanggap bencana, di provinsi yang terlekat di tengah Pulau Jawa itu, menurut Karding harus masuk dalam prioritas Pemprov Jateng.

Terkait dengan berbagai bencana alam, termasuk banjir bandang Jumat 28 April lalu, selaku Sekjen DPP PKB, Karding meminta para kader di akar, siaga jadi relawan membantu para korban, bahu membahu dengan kader yang duduk di legislatif, yang juga harus mendesak pemerintah lebih serius menyusun kebijakan dukungan terhadap korban bencana alam.

"Pemprov Jateng, saya kira memang sudah serius. Tapi harus lebih serius lagi, agar korban bencana dapat diminimalisir. Apalagi Jateng, termasuk daerah rawan bencana," ujar Karding.