TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jatim menginginkan pendidikan Pancasila dapat kembali digelorakan kembali.

Tak hanya melalui kegiatan formal di tingkat sekolah, pendidikan Pancasila seharusnya juga dilakukan hingga tingkat desa melalui kegiatan informal.

Ide ini dikatakan oleh Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari.

Dia menjelaskan, krisis pemahaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara saat kini telah terjadi di tingkat pendidikan.

Tak hanya di tingkat universitas, namun juga jenjang sekolah dasar dan lanjutan.

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terkait ideologi Pancasila, hasilnya cukup mengejutkan.

Sebab, 80 persen dari responden menginginkan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi negara khilafah. Sedangkan untuk tataran SMA, 60 persen di antaranya juga menginginkan hal serupa.

"Ini cukup ironis. Mayoritas sekolah maupun universitas yang disurvei tersebut merupakan sekolah negeri yang dibiayai oleh negara, negara berdasar Pancasila."

"Menariknya, hasil dari pendidikan tersebut justru menginginkan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah," ungkap politisi asal Malang tersebut kepada Surya.

Oleh karena itu, Untari pun mengatakan bahwa pendidikan ideologi tak cukup hanya melalui jenjang pendidikan. Namun, juga harus ke semua aspek lapisan masyarakat.

Terlebih, dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2011 telah menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan di Indonesia.

"Pendidikan ideologi Pancasila harus digelorakan lagi jangan hanya menjadi jargon dan slogan. Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa," harap ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim.

Di antaranya, dengan mengusulkan agar Anggaran Dana Transfer Desa mensyaratkan ada pendidikan ideologi Pancasila di tingkat desa dalam pencairan.

"Harus diakui internalisasi ideologi Pancasila ke warga masyarakat sekarang ini kurang strong (kuat)," kata Sri Untari.

Anggota dewan juga seharusnya menjadi agen pendidikan serupa. Bukan hanya di tingkat MPR, namun juga DPR.

Namun sebelum diterjunkan ke masyarakat, para anggota dewan tersebut juga harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

Ia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas memperingatkan stasiun televisi yang menayangkan tayangan-tayangan atau pernyataan seseorang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Kalau tayangan seperti itu dibiarkan justru bisa mensuburkan paham-paham yang bertentangan dengan pancasila tumbuh di Indonesia," ujarnya.

Untari menyebut bahwa semua agama di Indonesia wajib mengajarkan ideologi Pancasila karena Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa tidak bertentangan dengan agama.

"Pancasila itu justru selaras dengan Islam, jika sekarang ada yang masih ngotot mendirikan negara agama itu justru suatu kemunduran bagi bangsa ini," tegasnya. (bob)