TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi sinyal kembali maju dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah pada 2018.

Meski demikian keputusan Ganjar tersebut akan sangat ditentukan oleh keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ganjar yang menjadi orang nomor satu di Jateng itu mengaku pada awal pencalonannya dulu tidak punya niatan sama sekali. Saat itu ia maju karena perintah partai.

"Tradisi dari PDI Perjuangan kalau sudah jalan (petahana, red) ya disuruh terus. Cuma 'terus' itu tradisi ya," kata Ganjar kepada Tribun Jateng pada Jumat (12/5/2017).

Ganjar menuturkan seluruh keputusan politik berada di tangan Megawati. Sebagai kader ia akan mengikuti perintahnya.

Ia menjelaskan beberapa daerah yang keputusan politiknya langsung di bawah ketua umum yaitu Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi.

Dikatakan Ganjar tugasnya saat ini menyelesaikan tugas hingga akhir periode. Sebagai petahana ia merasa lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat, tak seperti saat mencalonkan diri pertama kali.

Terkait dengan mulai munculnya sejumlah kader internal PDI Perjuangan yang mulai unjuk gigi, pria berambut putih itu menyatakan tidak masalah.

Bagi Ganjar semakin banyak calon internal dari PDI Perjuangan maka akan semakin baik. Berarti, partai berlambang banteng moncong putih itu tidak kekurangan kader.

Hal itu dinilai mirip gelaran Pilkada Jateng lalu saat Rustriningsih, Don Murdono, dan beberapa tokoh internal PDI Perjuangan muncul. Saat itu petahana Bibit Waluyo juga kembali maju.

"PDI Perjuangan sangat seksi sebagai kendaraan," ucap Ganjar.

Ganjar menyatakan, tidak hanya kader PDI Perjuangan yang mulai muncul, beberapa nama dari Gerindra dan PKB juga membuat Pilkada Jateng 2018 semakin menarik.

"Mudah mudahan jadi kontestasi yang menarik, dan rakyat punya pilihan yang lebih beragam," Ganjar menambahkan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto, menuturkan partainya memiliki tradisi berbeda dengan partai lain, karena untuk Jateng, Bali, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan, keputusan calon kepala daerah sepenuhnya ada di Megawati.

“Sekali lagi untuk Jateng itu wilayah khusus. Tentu itu jadi pertimbangan ibu ketum (menentukan calon gubernur, red). Untuk Jateng, Bali, DKI, dan Sumatera Selatan, itu bobot ketum lebih menentukan,” ucap Bambang.

Menurut dia, ketika ada figur yang mencalonkan diri melalui PDI Perjuangan tetapi ketika Megawati memiliki pertimbangan lain hal itu bisa terjadi.

Ia mencontohkan saat Pilkada DKI Jakarta, DPD PDI Perjuangan DKI tak menghendaki Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tetapi Megawati justru memilihnya.

“Kalau daerah lain (selain empat daerah itu, red) biasanya DPP sudah bisa memutuskan. Meski ketum juga memberi pertimbangan, tapi di wilayah khusus ada bobot khusus dari ketum,” ia menegaskan. TRIBUN JATENG