Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek langsung proses percepatan pengerjaan fungsionalisasi ruas jalan tol Batang-Semarang untuk mudik.

Ia meminta pelaksana proyek untuk terus kerja cepat agar target H-10 Lebaran sudah bisa selesai. Kendala pembebasan lahan juga masih terus dikejar.

"Secara fungsional sudah bisa dilewati, insya Allah akan dikejar. BPN juga didorong mengejar pembebasan lahan," kata Ganjar di sela mengecek pengerjaan jalan tol ruas Tambakaji Ngaliyan Kota Semarang, Selasa (16/5/2017).

Pembebasan lahan di jalan tol Batang-Semarang sudah sekitar 94 persen. Hari ini sejumlah 26 bidang lahan atau sekitar 1,3 hektare tanah senilai Rp 36 miliar tengah dibayarkan.

"Kalau persentase yang sudah sampai 94 persen, targetnya Mei selesai. Makanya temen-temen kerjanya terus menerus. Kita juga terus ngoyak-oyak, Pak Wagub turun, Pak Sekda juga turun untuk memastikan terus menerus," Ganjar menegaskan.

Ia menyarankan perlu pendekatan kepada pemilik lahan yang belum bersedia menyerahkan lahannya. Jika melalui pengadilan biasanya harganya justru bisa di bawah penawaran sebelumnya.

"BUMN bisa silaturahmi ke warga, beri bingkisan puasa, dan ungkapkan termakasih atas partisipasi warga yang sudah merelakan untuk tol," pesan dia kepada pelaksana proyek.

Jalan sementara yang rusak dilewati truk-truk untuk mengangkut material pembangunan semuanya akan diperbaiki. Para kepala daerah diminta menyampaikan ke masyarakat jalan sementara pasti diperbaiki.

"Nanti akan diperbaiki, tolong bersabar. Kalau jalan tol jadi secara simultan akan diperbaiki oleh pelaksana pembangunan. Sebab ini sudah melekat di kontraknya. Karena kalau truk gede-gede ngangkut pasti jalannya rusak, jadi sabar saja," ia menambahkan.

Kepala Proyek Jalan Tol Batang-Semarang Seksi IV dan V, Fatkhur Rozaq, mengungkapkan progres fisik di seksi IV dan V sudah 30 persen.

Sedangkan secara keseluruhan dari Batang-Semarang baru 25 persen. Sehingga yang sudah bisa tembus untuk fungsionalisasi dari Brexit baru sampai Gringsing Kendal.

"Cuma di seksi III dan IV karena lahannya belum bebas sepanjang 6 kilometer maka masih nunggu kepastian konsinyasi di pengadilan pada 20 Mei. Kalau bisa tembus ya ditembusin, kalau tidak bisa ya keluar lewat Pantura," kata Fatkhur.

Untuk di Seksi V, lanjutnya, kendalanya adalah adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum yang merupakan aset milik pemerintah daerah. Sehingga harus mengikuti aturan regulasi terkait aset daerah.

"Misalnya ada tanah dan sekolahnya, dinas pendidikan minta diganti tanah dan bangunannya. Sementara ada dua sekolah yang kita fasilitasi direlokasi," ucap dia.