Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jangan Lupakan Kesejahteraan Berkeadilan

Tugas semua komponen bangsa Indonesia sebagai masyarakat adalah membantu dan bekerjasama pemerintah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Penulis: Y Gustaman
zoom-in Jangan Lupakan Kesejahteraan Berkeadilan
capture video
1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Memperingati momen tersebut, pemerintah mengkampanyekan #PekanPancasila di tahun 2017 ini. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Indonesia harus berterimakasih kepada pemerintahan Joko Widodo yang telah mengeluarkan penetapan Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. 

Dengan penetapan inilah, secara bersama-sama setiap tahun setidaknya rakyat Indonesia diingatkan kembali keberadaan Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang tidak boleh digantikan dengan ideologi lain.

Namun diingatkan bahwa tugas semua komponen bangsa Indonesia sebagai masyarakat adalah membantu dan bekerjasama pemerintah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Langkah ini dapat dimulai dengan menghilangkan sekat-sekat solidaritas yang selama ini selalu dipolitisir oleh golongan tertentu.

“Kita harus dengan rendah hati berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena terobosan berani untuk menerbangkan kembali Garuda Pancasila menjadi pelindung tanah air yang kita pijak ini," kata Mahatma.

"Selama ini kita semua diam termasuk para pemimpin bangsa bahkan para penegak hukum atas segala upaya yang dilakukan golongan tertenu yang ingin menghapuskan Pancasila dengan ideologi lain. Momentum ini tidak boleh melenakan kita semua tetapi justru harus menjadi cambuk untuk mempercepat terbangnya Garuda Pancasila,” tegas dia.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syeikh Abdurrahman Siddik (STAIN SAS), Bangka ini mengingatkan bahwa cara cepat “menerbangkan” kembali Garuda Pancasila adalah dengan membangun keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Berita Rekomendasi

Tanpa keadilan dan kesejahteraan, demikian Masmuni menjelaskan lebih lanjut, Pancasila tidak ada artinya.

Bagi Masmuni, yang saat ini menempuh pendidikan Strata-3 Prodi Religius Studies (RS) di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, kesejahteraan hanya mungkin tercapai ketika masyarakat bersikap adil terhadap masyarakat lain apapun latar belakangnya serta tanpa harus membangun sekat-sekat solidaritas.

Sehingga, isu yang digunakan para pemimpin agama seperti itu adalah perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku dan  kepentingan golongan atau kelompok.

Masmuni mendorong semua elemen masyarakat untuk memulai bekerja nyata, membuka pikiran seluas-luasnya atas perubahan yang terjadi dalam zaman globalisasi serta berpikir positif dari dan untuk dinamika politik yang terjadi saat ini.

“Bangsa Indonesia harus bangkit dan jangan membiarkan diri menjadi pecundang. Ketika orang lain bicara soal angkasa luar dan perang proksi, kita malah bicara soal agama siapa yang paling benar. Lalu, mencoba menghapus budaya Indonesia yang ada dalam Pancasila dan mengganti dengan budaya bangsa lain, atau cenderung bernafsu mengganti Pancasila dengan sistem Khilafah yang dalam rentang sejarahnya juga penuh friksi, konflik dan tidak mampu memberikan kesejahteraan seutuhnya pada umat. Kita semua harus mendukung pemerintahan Joko Widodo untuk menghapus korupsi dan membangun usaha yang berkeadilan,” tegas Masmuni yang sedang fokus nulis disertasinya berjudul “Religiusitas Calon Imam Katolik.”

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas