Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio 

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Agus Suriadi, Pengamat Sosial dari Universitas Sumatera Utara mengatakan, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan parkir gratis Ramadhan Fair yang dikotomi (pembagian yang saling bertentangan).

Pada satu sisi, Pemerintah Kota Medan gratiskan parkir namun membiarkan tarif parkir lebih mahal.

Lahan parkir jadi potensi ekonomi yang sangat potensi dan menjadi perebutan dua kelompok pemuda.

Bahkan sebelum pembukaan Ramadan Fair terjadi bentrok dua organisasi kepemudaan yang sebabkan tangan seorang pemuda putus.

"Kini, tarif parkir di Ramadan Fair sangat tinggi, tidak sesuai dengan peraturan daerah. Namun, sejak beberapa tahun lalu, Pemko Medan memgeluarkan kebijakan parkir gratis. Lantas apakah ada penertiban yang dilakukan pemerintah terkiat kebijakan parkir gratis?" ujarnya kepada Tribun-Medan.com, Rabu (7/6/2017).

Permasalahan parkir di Ramadan Fair berlangsung setiap tahun tanpa ada evaluasi maupun penertiban.

Seakan pemerintah tidak tegas sehingga kebijakan parkir gratis dapat disebut bohong.

Bila Pemerintah Kota Medan punya muruah dan wibawa tidak akan dibiarkan adanya kutipan parkir yang dilakukan pemuda.

Pemerintah memang punya kewajiban untuk mengakomodir semua kepentingan tapi harus mendahulukan kepentingan yang terbesar.

"Apa itu kepentingan yang terbesarnya? Yakni kepentingan rakyat yang menjadi barometer untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Jadi pemerintah harus menjaga wibawa terkait kebijakannya," ujarnya.