TRIBUNNEWS.COM - Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI yang digelar di Grand Dafam Hotel, Ternate, Maluku Utara, Jumat (9/6/2017). Melchias Mekeng sebagai Ketua Tim mengkritik Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Malut yang belum efektif terutama dalam menekan inflasi karena kebutuhan pokok sebagian besar dipasok dari luar daerah.

“Saya melihat yang menjadi kendala inflasi di sini bisa melonjak tinggi karena hampir 98% bahan pokok yang ada diimport dari luar Maluku Utara. Kebutuhan pokok didatangkan dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Surabaya dimana hal itu akan menambah beban masyarakat,” katanya.

Politisi dari Fraksi Golkar mempertanyakan bagaimana caranya agar barang–barang kebutuhan pokok bisa di produksi di sini, dengan beberapa kearifan lokal. Jadi pemerintah daerah dengan anggaran yang ada bisa memfokusukan pengadaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa diproduksi di daerah sendiri.

“APBNnya sudah terkotak-kotak dari berbagai macam sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran hutang dan lain-lain akhirnya porsi pembangunannya juga semakin sedikit dan kebutuhan pembangunan infrastuktur masih tertinggal. Kalau semuanya dikembalikan ke pusat apa artinya otonomi daerah yang dulu kita gaungkan bahwa kalau otonomi jauh lebih enak,” ungkap Mekeng.

Menurutnya hal ini kembali kepada visi dari pemimpinnya agar jangan berharap dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Harus menggali kekayaan alam yang ada, jadikan sumber pendapatan asli daerah untuk memperkuat menjadi sebuah daerah yang maju. (Pemberitaan DPR RI)