Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di posisi teratas untuk elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas atas preferensi pemilih berdasar hasil survei Populi Center.

Politikus PDI Perjuangan itu mendapatkan persentase mencapai sebesar 51,6 persen untuk Pilkada Jawa Tengah. Disusul sosok mantan Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, 4 persen.

Kemudian Ketua DPW PKB Jateng, KH Yusuf Khudori, 2,9 persen, Bupati Tegal Enthus Susmono 2,6 persen, dan Bupati Kudus Musthofa 1,5 persen.

Dimintai tanggapan atas hasil survei tersebut Ganjar menganggapnya wajar. Karena dirinya adalah petahana dan selama ini belum ada calon lain yang deklarasi maju sebagai calon gubernur Jateng.

"Ya memang karena calonnya belum ada, jadi orang masih menebak-nebak saja dari nama-nama yang familiar dan populer," kata Ganjar saat dihubungi melalui telepon selulernya pada Kamis (15/6/2017).

Ganjar justru menceritakan situasi di masa jelang Pilgub Jateng 2013 lalu. Saat itu, petahana juga menempati posisi paling populer.

Ketika sudah ada calon lain yang mendeklarasikan diri dan ada penetapan calon dari KPU, hasil survei berikutnya berubah drastis.

"Saat 2013 lalu incumben pasti nomor satu, dan nama lain ya satu persen, dua persen, saya cuma empat persen waktu itu. Kalau nanti sudah ada calon pasti ada perubahan hasil," ungkap dia.

Terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya sebesar 79.5 2 persen, Ganjar mengaku tidak terlalu gembira melihat skor itu.

Angka tersebut dinilai belum sesuai ekspektasi. Ia merasa belum terlalu berhasil dan masih memerlukan peningkatan kinerja.

"Ya belum tinggi (skor kepuasan publik), masih perlu peningkatan untuk memenuhi ekspektasi publik," sambung dia.

Dari hasil survei itu diketahui sejumlah sektor masih butuh penanganan ekstra. Di antaranya harga bahan pokok, jumlah pengangguran, biaya pendidikan dasar untuk SD dan SMP.

Di sektor pengembangan ekonomi, harus lebih fikus pada pertanian, pariwisata, perikanan, perkebunan, pertambangan dan energi.

Ganjar menilai, harapan tersebut tentu tidak dapat dipenuhi oleh gubernur saja. Sebab sektor-sektor tersebut terbagi-bagi sesuai otonomi daerah, sehingga kewenangannya ada yang di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Maka ini perlu koordinasi agar kewenangan tidak saling melampaui. Sejauh ini komunikasi dengan bupati dan wali kota memang mayoritas mudah, namun satu dua pasti ada yang punya agenda sendiri dan butuh effort untuk menyinkronkan," beber Ganjar.

Terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto mengaku bersyukur atas adanya hasil survei tersebut. Ini harus membuat PDI Perjuangan tetap waspada karena hasil survei bakal berubah.

"Kita punya pengalaman soal ini. Pak Ganjar dulu 2,5 bulan sebelum pencoblosan belum punya angka, Pak Bibit di angka 62 persen. Bagi PDI Perjuangan kesiapan organisasi lebih utama," kata Bambang.