Gaj Ahmada atau Gajah Mada? Ini Jawaban Muhammadiyah Kota Yogyakarta
Netizen ramai memperbincangkan nama asli Patih Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Gajah Mada menjadi Gaj Ahmada.
Editor: Rendy Sadikin
TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Beberapa hari terakhir netizen di media sosial ramai memperbincangkan nama asli Patih Kerajaan Majapahit yang selama ini di kenal dengan Gajah Mada menjadi Gaj Ahmada.
Selain itu, terjadi pula perdebatan di media sosial bahwa Kerajaan Majapahit adalah kesultanan dan Gaj Ahmada beragama Islam.
Dari informasi yang viral di media sosial disebut bahwa kesultanan Majapahit berasal dari penelitian yang kemudian dijadikan buku dengan judul "Kesultanan Majapahit: Fakta Sejarah yang Tersembunyi".
Buku tersebut diterbitkan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta.
Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang membawahi LHKP, Ashad Kusuma Djaya menegaskan, tidak ada campur tangan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta dalam penulisan buku Kesultanan Majapahit.
"LHKP hanya memfasilitasi kajian, kemudian yang ikut diskusi dan kajian itu patungan untuk menerbitkan buku. Tidak ada dana dari Muhamamdiyah," ujar Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Ashad Kusuma Djaya saat ditemui Kompas.com, Sabtu (17/06/2017) malam.
Diceritakannya, kegiatan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta adalah berdiskusi dan melakukan kajian bersama dengan berbagai komunitas.
"LHKP isinya adalah komunitas anak muda yang senang dengan isu-isu alternatif," ucapnya.
Ashad mengaku mengenal baik Herman Sinung Janutama, penulis buku "Kesultanan Majapahit" karena sama-sama pemerhati budaya Jawa.
Herman Sinung Janutama memiliki komunitas dan menjadi salah satu yang diundang dalam kegiatan diskusi LHKP.
Sebab, lanjutnya, metode penelitian yang dilakukan oleh Herman Sinung Janutama menarik untuk didiskusikan dan dikaji.
"Itu bukan kegiatan tunggal, artinya kita ada juga diskusi dan kajian dengan lainnya. Kita juga ada kajian dengan Sifu Yonatan, Biksu Budha," jelasnya.
Hanya saja, karena lembaga diskusi dan kajian tersebut tidak mempunyai legalitas, maka buku tulisan Herman Sinung Janutama diterbitkan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta.
Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2010 lalu sebanyak 1.000 eksemplar dan hanya untuk kalangan sendiri.