TRIBUNNEWS.COM, SEMARAPURA - Tim Inspektorat Provinsi Bali yang beranggotakan delapan orang langsung membuka satu per satu map siswa yang mendaftar PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di SMAN 2 Semarapura, Klungkung, Bali, Jumat (30/6/2017) sekitar pukul 09.00 Wita.

Mereka melakukan verifikasi terhadap dokumen siswa.

Hasilnya, lima siswa yang daftar dari jalur miskin dinyatakan gugur.

Kemarin, sebanyak 120 orang yang tergabung dalam Tim Inspektorat telah turun ke 55 dari 129 SMAN/SMKN di seluruh Bali untuk memantau proses PPDB tahun ajaran 2017/2018.

Hasil PPDB yang menggunakan empat jalur ini, yakni jalur reguler, prestasi, miskin, dan lingkungan (zonasi), akan diumumkan pada Sabtu (1/7/2017) pagi.

Dari hasil verifikasi Tim Inspektorat di sejumlah daerah, banyak ditemukan siswa yang mencoba melakukan kecurangan dari jalur miskin. Mereka pura-pura miskin, padahal bukan dari keluarga miskin.

"Pihak sekolah harus serius melakukan verifikasi bagi siswa yang melamar di jalur siswa miskin. Harus datangi rumahnya, agar tahu siswa tersebut benar-benar miskin atau tidak. Karena banyak yang mencoba-coba curang di jalur ini," tegas seorang tim Inspektorat Provinsi Bali ketika mengecek dokumen PPDB siswa di SMAN 2 Semarapura.

Untuk SMAN 2 Semarapura, setidaknya terdapat 34 siswa yang mendaftar melalui jalur keluarga miskin, dari total 72 kuota yang disediakan.

Setelah dilakukan verifikasi data, terdapat lima siswa yang gugur seleksi PPDB di SMA N 2 Semarapura melalui jalur miskin.

Hal ini dikarenakan lima siswa yang mendaftar dari jalur miskin tersebut, ternyata tidak sesuai kenyataan aslinya.
Setelah dicek oleh tim verifikasi internal SMAN 2 Semarapura ternyata tidak miskin.

"Setelah kami cek dengan langsung mendatangi rumahnya, ternyata lima siswa tersebut menurut kami tergolong masyarakat mampu sehingga kita gugurkan. Karenanya kita masih cukup banyak kuota di jalur miskin. Mungkin kalau ada sisa di jalur miskin, nanti kita bisa alihkan untuk penempatan siswa yang melalui jalur reguler," jelas Kepala SMAN 2 Semarapura, I Gusti Lanang Fuji, ketika ditemui, kemarin.

Kepala UPT BPTP Provinsi Bali, Ni Made Metti Utami, tak menampik fenomena kecurangan di jalur miskin itu.

Metti mengatakan, setelah dilakukan home visit (kunjungan ke rumah) beberapa waktu yang lalu, ternyata tidak semua benar-benar miskin.

Namun untuk jumlah pastinya secara angka, Metti belum bisa menyebutkan.

"Ternyata saat kami home visit kemarin, tidak semua yang benar-benar miskin. Jadi tersaring lagi. Setelah pengumuman tanggal 1 Juli ini, mungkin ada yang tidak daftar ulang," ungkapnya.

Sebelummya diketahui jumlah pendaftar dari jalur miskin di seluruh SMK Negeri di Bali mencapai 6.181 siswa, padahal kuota yang ditetapkan hanya 3.358. Terjadi kelebihan 2.643 siswa.

Berdasarkan data dari Disdikpora Provinsi Bali kelebihan ini paling banyak terjadi di Buleleng.

Dengan total 11 SMKN dan kuota total 786 kursi, yang mendaftar ada sebanyak 2.009 orang sehingga terjadi selisih 1.223.

Terbanyak berikutnya ada di Karangasem dengan 5 SMKN, selisih antara kursi dan pendaftar ada 746 (1.077 berbanding 331). Kemudian untuk Gianyar dengan 8 SMKN, terjadi selisih 250 (830/580).

Di Klungkung, peserta jalur siswa miskin lebih 225 siswa (405/180) untuk 2 SMKN.

Jembrana ada kelebihan 185 (373/288) di 5 SMKN, Tabanan kelebihan 20 (236/216) untuk 3 SMKN dan di Bangli 7 (461/454) dengan 9 SMKN.

Untuk SMA Negeri, selisih siswa miskin terbanyak juga terjadi di Buleleng.

Pada kabupaten yang memiliki 17 SMAN ini, dari total kursi siswa miskin yang tersedia yakni 868, sedang pendaftar mencapai 1.358. Terjadi selisih 490 siswa.

Verifikasi Ketat
Selain itu, siswa yang terpaksa digugurkan juga ditemukan di jalur prestasi. Dari 72 siswa yang melamar di SMAN 2 Semarapura melalui jalur prestasi, tiga siswa di antaranya harus digugurkan.

Hal ini dikarenakan tiga siswa tersebut tidak datang ketika akan dilakukan penilaian keterampilan, sesuai dengan prestasi siswa tersebut. Alhasil, saat ini masih tersisa tiga kuota untuk jalur prestasi.

"Masuk jalur prestasi pun kita uji, apakah siswa tersebut memang benar berprestasi seperti piagam/sertifikat yang dilampirkan? Ternyata ada 3 siswa yang tidak datang saat diminta menunjukan keterampilannya, sehingga kita harus gugurkan," jelas Gusti Lanang Fuji.

Permasalahan lain juga ditemukan di pendaftaran jalur zonasi. Kekeliruan terjadi karena sebelumnya sempat terjadi miss komunikasi, sehingga banyak siswa yang melampirkan kartu keluarga baru.

Padahal, seharusnya kartu keluarga harus sebelum tanggal 1 Januari 2017.

Setidaknya sudah terdapat 90 siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi. Angka ini membeludak nyaris dua kali lipat dari yang ditentukan, yakni hanya 36 siswa.

Selain ke SMAN 2 Semarapura, tim Inspektorat juga menyambangi SMAN 1 Semarapura dan SMKN 1 Klungkung untuk melakukan verifikasi data PPDB.

Namun tim Inspektorat enggan berkomentar banyak ketika ditanya apakah ada indikasi penyelewengan dalam proses PPDB di sejumlah sekolah di Klungkung.

"Kita tidak memiliki kewenangan untuk keluarkan statement ke media terkait hal ini. Laporannya nanti akan kita sampaikan langsung ke pimpinan kami. Tapi intinya sekolah favorit di Klungkung memiliki potensi besar untuk terjadinya kecurangan," jelas seorang tim Inspektorat, I Wayan Loter.