Sementara itu, Tri Fatmawati MPd, Wakil Kepala SMP Negeri 7 Semarang mengatakan, mengenai lima hari sekolah, selama sekolah, siswa, orangtua siswa, guru, karyawan, semuanya siap, ditambah sarana dan prasarana sudah terpenuhi, tidak masalah.

Namun, selama itu semua tidak siap, maka pembentukan karakter anak itu tidak akan maksimal.

“Untuk di SMP Negeri 7 Semarang belum memberlakukan sistem lima hari sekolah. Tapi sudah mengetahui dan mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti koreksi diri dulu, karena sarana dan prasarana yang belum memenuhi. Maka dari itu tidak berani untuk mengambil risiko, karena nanti imbasnya juga ke anak-anak,” ungkap Tri.

Menurut dia lima hari sekolah itu ruangnya harus memenuhi, seperti AC, penerangan sampai sore, kemudian kantinnya untuk pemenuhan makanan, tempat parkir mungkin ketika orangtua mengantar makanan.

"Ini berlum dikoordinasi secara maksimal dengan orangtua, jadi pihak sekolah belum berani untuk menerapkan itu. Kalau semua sudah siap insyaallah karena ini program pemerintah nanti kami siap," terang dia.

Tri mengungkapkan, dalam satu tahun ini pihaknya akan menyiapkan itu semua.

"Jadi program kami sudah mengarah pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemberlakuan sekolah lima hari tersebut. Nanti ketika sudah memasuki tahun ajaran 2018/2019 insyaallah kami sudah siap. Jadi untuk sekarang kami mulai dengan membenahi dulu, dan kami semua termasuk guru, karyawan pulangnya juga kan lebih sore melebihi jam kerja jadi perlu membiasakan diri, supaya keluarga juga tidak kaget ,” ia menambahkan.

“Nantinya juga akan dibagikan angket untuk orangtua siswa, apakah menyetujui atau tidak mengenai lima hari sekolah ini. karena seperti yang sudah saya katakan, ketika orangtua oke, semua oke, ya kita akan laksanakan, tetapi kalau tidak ya tidak kami laksanakan," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi meminta pihak sekolah untuk mempersiapkan secara matang bagi sekolah yang mengajukan penerapan sekolah lima hari.

"Penerapan sekolah lima hari masih ada yang pro dan kontra. Tapi itu tergantung kesiapan masing-masing sekolah. Sekolah mau menerapkan silakan, tidak menerapkan juga tidak apa-apa," kata Supriyadi.

Supriyadi meminta Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan evaluasi mengenai kebijakan sekolah lima hari.

"Perlu evaluasi bagi sekolah yang menerapkan sekolah lima hari. Apakah banyak manfaat positif atau justru negatif. Evaluasi sebagai bahan agar kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan lebih sempurna lagi," ujar dia.