Atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam kali berturut-turut dari tahun 2011-2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai Pemda yang paling sering meraih WTP.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, saat pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9/2017).

"Kita bersyukur tadi di istana negara kita mendapatkan penghargaan atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi berupa diraihnya WTP selama enam kali berturut-turut atau diatas lima kali," kata Gubernur Aher di Jakarta.

Aher mengungkapkan, raihan opini WTP ini menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jabar.

"Tentu WTP ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dan hasil kerja kita di lapangan telah sesuai," ungkapnya.

Sehingga, menurutnya, dari sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja betul-betul menggambarkan apa yang dikerjakan sesungguhnya secara efektif, efisien dan justice.

"Selain efektif, efisiensi anggaran telah kita gunakan seperlunya, sewajarnya dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan," katanya.

Sedangkan justice menurut Aher yaitu hasil kerja telah sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

"Mudah-mudahan hasil akhir yang dirasakan masyarakat berupa ouput dan outcome itu betul-betul menggambarkan anggaran yang kita anggarkan untuk di daya gunakan bagi pembangunan masyarakat Jabar," tuturnya.

Aher sendiri mendedikasikan penghargaan ini untuk para ASN Pemprov Jabar yang telah bekerja keras dan konsisten mempertahankan raihan WTP selama enam kali berturut-turut.

"Penghargaan ini tentu kita dedikasikan untuk ASN Jabar karena hakikatnya mereka yang bekerja keras dan secara konsisten selama enam kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP ini," ucapnya.

Tahun ini jumlah Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh WTP meningkat menjadi 375 Pemerintah Daerah. Dimana sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 312.

Sedangkan jumlah Kementerian/ Lembaga yang meraih WTP ditahun 2016 ini meningkat menjadi 73 yang tahun sebelumnya hanya 56 Kementerian/ Lembaga.

Opini WTP memiliki makna yang mendalam tidak hanya bagi pemerintah selalu pengelola keuangan negara namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat.