Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus politisi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menyatakan siap menjadi calon gubernur pada Pilgub Jawa Barat 2018.

Untuk memuluskan niatnya tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat ke-10 ini pun menjalani proses penjaringan di Partai Demokrat.

"Saat ini muncul harapan dari rakyat Jawa Barat agar saya bisa kembali menjadi kepala daerah dengan cara mengikuti perhelatan Pilkada yang dilangsungkan tahun 2018."

"Harapan itu tercermin dalam berbagai hasil survei, di mana masih menempatkan saya dalam posisi tiga besar, bahkan ada survei yang menempatkan saya pada posisi dua besar," kata Dede Yusuf dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (15/9/2017).

Dede Yusuf mengatakan memberi apresiasi atas harapan, dukungan, dan permintaan rakyat tersebut dengan cara mengikuti mekanisme internal yang sedang berjalan di Partai Demokrat.

Dalam kaitan itu, proses seleksi calon gubernur Jabar sedang berlangsung di internal Partai Demokrat

"Saya siap ditempatkan sebagai salah satu cagub Jawa Barat bersama Pak Iwan Sulanjana dan Pak Herman Khaeron."

Dede Yusuf pun kemudian menunggu hasil penilaian dan komunikasi politik yang sedang dilakukan oleh DPP Partai Demokrat.

Dirinya mengatakan menghormati dan menaati apapun yang jadi kewenangan Majelis Tinggi dan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Partai Demokrat, terkait kontestasi Pilgub Jawa Barat.

"Bersamaan dengan proses yang berjalan, saya tetap fokus dan mencurahkan konsentrasi terhadap amanat mulia yang tengah saya emban sebagai ketua Komisi IX DPR yang membawahi urusan kesehatan, ketenegakerjaan, dan sumber daya manusia negara kita."

"Ini merupakan tugas berat, harus mengurusi 180 juta rakyat Indonesia peserta BPJS, begitu juga dengan nasib puluhan juta para TKI serta buruh pekerja yang membutuhkan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan," katanya.

Dede Yusuf mengatakan selama selama tiga tahun memimpin Komisi IX DPR, hak pengawasan dilakukan secara maksimal berupa pembentukan berbagai panitia kerja seperti kasus vaksin palsu, kasus malpraktek, kasus pelayanan BPJS, kasus PHK dan lain-lain.

Terkait hak bujeting, pihaknya berhasil menetapkan anggaran kesehatan mencapai 5 persen dari APBN sebagaimana amanat Undang-Undang Kesehatan.

Total keseluruhan anggaran yang telah dialokasikan dan harus diawasi di bawah kewenangannya mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun.

Adapun terkait kewenangan legislasi Komisi IX, katanya, dirinya telah berhasil menyelesaikan UU 15 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pekerja Maritim yang merupakan ratifikasi dari konvensi ILO 2006.

Saat ini Komisi IX juga tengah menggodok beberapa rancangan undang-undang (RUU) yaitu RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Kepalangmerahan, RUU Pengawasan Obat & Makanan, RUU Kebidanan, serta RUU Pekerja Rumah Tangga.

"Semoga amanah yang sedang saya emban ini membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Jawa Barat pada khususnya. Dan mari kita tunggu dengan sabar dan seksama bagaimana keputusan pimpinan Partai Demokrat terkait kontestasi Pilgub Jawa Barat," katanya. (*)