Ratusan Kepala Keluarga di Kapuas Hulu Berkewarganegaraan Ganda
Perlu ada pengusutan secara mendalam apa penyebab munculnya keinginan masyarakat memiliki kewarganergaraan negara lain.
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid
TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung mengaku aneh terhadap kejadian adanya kewarganegaraan ganda pada masyarakat perbatasan, khususnya di Kapuas Hulu.
Ia menyarankan, perlu ada pengusutan secara mendalam apa penyebab munculnya keinginan masyarakat memiliki kewarganergaraan negara lain.
"Agak aneh, ya ada warga negara kita menjadi warga negara lain. Ini harus diusut secara tuntas. Ini tidak boleh, dan ini jadi pukulan telak bagi kita semuanya. Mestinya kita sebagai warga negara memiliki nasionalisme tinggi sebagai warga negara Indonesia," ujarnya, Rabu (20/9/2017).
Ia menegaskan, apa yang kurang dari Indonesia dan Kalbar ini khususnya perlu dilakukan pengkajian guna mencari sebabnya. Jika masalahnya untuk kelancaran berdagang atau apapun.
Tentu apapun alasannya tetap harus dihargai. Pemerintah dalam hal ini harus mencarikan solusi.
"Mestinya harus dirangkul kembali. Coba ditanya apa masalahnya. Dan berikan jalan keluarnya. Kenapa sampai menginginkan jadi warga negara lain," ungkapnya.
Baca: BURT DPR Minta RS Mitra Medika Pontianak Fasilitasi Dokter Jantung
Menurut Ketua DPD Partai Hanura, Suyanto Tanjung pemerintah harus introspeksi diri.
Untuk tidak membiarkan kondisi ini terus berlanjut.
Dirinya pribadi sangat tidak setuju kejadian. Bagaimanapun cara, mereka harus kembali dengan menjadi warga negara Indonesia.
"Tidak boleh ada pilihan, kecuali memang menikah. Kalau sampai memberikan pilihan dan mereka memilih warga negara lain, kita malu. Sebab, saya rasa tak ada yang mampu melawan kita sehingga kewarganegaraan ganda ini tidak boleh terjadi," tegasnya.
Suyanto menegaskan bahwa kejadian ini, menjadi tamparan keras bagi bangsa indoensia. Untuk itulah, pemerintah harus bisa melakukan introspeksi diri.
Memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin. Salah satu strategi pemerintah pusat di Kalbar dengan melakukan pemekaran terhadap pemerintah pusat. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian.