Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung

Pembangunan jalan tol tersebut ditargetkan bisa rampung konstruksinya pada akhir 2018, dan bisa dioperasikan pada 2019.

zoom-in Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung
dok. DPR RI
Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng saat meninjau lokasi pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Selasa (19/09/2017). 

TRIBUNNEWS.COM - Proyek pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 km tengah digenjot oleh Pemerintah. Pembangunan jalan tol tersebut ditargetkan bisa rampung konstruksinya pada akhir 2018, dan bisa dioperasikan pada 2019. Namun, lambatnya pembebasan lahan, masih menjadi masalah.

Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng mengatakan, progres pembebasan lahan dinilai berjalan lambat, bahkan hingga kini diperkirakan baru mencapai 60 persen. Pihaknya menemukan, masih adanya masalah kepada masyarakat terkait dengan pembebasan lahan.

“Kami mendapat informasi bahwa pembebasan lahan adalah masalah yang krusial di lapangan, dan ini memang terjadi pada semua wilayah yang akan dibangun infrastruktur,” kata Mekeng saat meninjau lokasi pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Selasa (19/9/2017).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap kepada Pemerintah Provinsi untuk turun tangan menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang belum terselesaikan, supaya pembangunan infrastruktur ini bisa lebih cepat diselesaikan

“Sehingga perekonomian di daerah ini dapat bergerak lebih cepat demi menunjang perekonomian secara keseluruhan di Indonesia,” imbuh politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur I itu.

Anggota Komisi XI Aditya Anugrah Moha (F-PG) berharap proyek tersebut bisa segera dituntaskan, sehingga dapat segera pula dinikmati oleh masyarakat Sulut.

“Lebih dari itu, ini juga merupakan amanah bagi saya selaku wakil rakyat Sulut untuk ikut mengawal proses pembangunan di daerah ini,” ungkap politisi asal Dapil Sulut itu.

Berita Rekomendasi

Di tempat yang sama Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata membenarkan bahwa untuk pembangunan infrastruktur memang memerlukan banyak dukungan dari APBN.

Menurutnya, DPR RI, dalam hal ini Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan harus bekerjasama betul-betul untuk melihat kemanfaatan dan efektivitas dari penggunaan dana APBN.

“Penggunaan APBN itu membuka perekonomian, dan membuka harapan-harapan baru di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan kesempatan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang,” kata Isa.

Admin: Sponsored Content
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas