TRIBUNNEWS.COM - Produksi sagu di Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal. Beberapa kendala yang menghambat adalah, pertama teknis pengolahan sagu sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan.Yang kedua, teknik budi daya dan juga pemasaran.

Hal ini di sampaikan anggota Komisi IV DPR Effendy Sianipar selaku Ketua rombongan kunjungan kerja Spesifik ke kepulauan Meranti, Kepri baru-baru ini.

“Kendala  pertama  teknis pengolahan perlu adanya pelatihan-pelatihan, kedua teknik budi daya, dan juga pemasaran,” ungkap politisi F-PDIP usai meninjau perkebunan sagu di Kepulauan Meranti

Effendy berpendapat, masyarakat Indonesia belum banyak tahu kalau sagu bisa diolah berbagai macam makanan yang sehat. Dan sagu ini juga bisa menjadi alternatif makanan pokok beras.

Kunjungan kali ini ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka untuk melihat berbagai hal tentang pertanian, perkebunan, perikanan dan perhutanan. 

Politisi F-PDIP dari Dapil Riau I ini menyebut perlu lebih fokus ke produksi sagu, karena Meranti terkenal dengan produksi sagu.

Selain itu kepulauan Meranti penghasil terbesar kedua di Indonesia atas produksi sagu setelah Papua. Namun lanjutnya, masih banyak  keluhan dari masyarakat setempat bahwa pengolahan sagu ini belum maksimal.

“Kita perlu melihat apa kendala dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan produksi sagu ini,” tuturnya usai meninjau lokasi perkebunan sagu di Kepulauan Meranti bersama sejumlah anggota Dewan.

Effendy juga mengatakan, mengingat sagu merupakan makanan khas asli Indonesia sehingga harus dikembangkan pengolahan dan produksinya.

Dia juga menuturkan, setelah kunjungan ini Komisi IV akan didiskusikan dengan Menteri Pertanian, karena dalam kunjungan kali ini turut ikut juga Dirjen Perkebunan yang menangani khusus masalah sagu agar nantinya mendapatkan solusi.

“Harapan ke depan agar sagu ini bisa dipromosikan, meningkatkan budidayanya, dan membuat kreasi-kreasi. Dan juga agar sagu bisa menjadi alternatif pangan dan bisa menjadi komoditi unggulan,” tutupnya. (Pemberitaan DPR RI)