TRIBUNNEWS.COM, KLATEN - Sukiyat yang pernah ikut mengembangkan purwarupa (prototype) mobil Esemka sekarang tengah serius menggarap kendaraan pedesaan Mahesa.

Mahesa adalah kepanjangan dari Moda Angkutan Hemat Desa.

Produk otomotif dalam negeri ini memang diproyeksikan menjadi kendaraan di pedesaan.

Sukiyat berkeinginan pemerintah segera melegalkan izin produksi massal kendaraan ini.

Sebagai inisiator proyek Mahesa Nusantara, Sukiyat sudah menemui Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto.

Kedatangannya membahas ihwal regulasi pra-produksi.

Termasuk izin industri hingga uji emisi kendaraan murah ini.

“Respons Pak Menteri bagus, sangat mengapresiasi dan menjanjikan untuk mempermudah regulasi yang harus dipenuhi,” kata Kiyat di bengkelnya, Jumat (29/9/2017).

Mahesa merupakan kendaraan multifungsi yang didukung motor penggerak berupa mesin diesel 650 cc.

Mobil ini tak hanya mampu mengangkut beban hingga 900 kilogram.

Mahesa juga dapat difungsikan sebagai mesin diesel yang digunakan untuk pompa air atau mesin perontok padi.

Proyek ini sempat mencuri perhatian Presiden Joko Widodo yang menyempatkan berkunjung.

Jokowi melihat langsung bentuk Mahesa yang terdiri atas tipe double cabin, pikap, dan kendaraan angkut peralatan pertanian, beberapa waktu lalu.

Menurut Kiyat, tahun 2017 ini memang dimanfaatkan tim pengembang Mahesa Nusantara untuk menyelesaikan urusan regulasi.

Sebab, sejumlah purwarupa sudah siap diuji coba.

“Target akhir tahun ini selesai. Mulai dari izin industri, produksi, uji emisi sampai kelaikan jalan,” ungkap pemilik bengkal Kiat Motor ini.

Sukiyat mengatakan Mahesa ditargetkan siap diproduksi pada 2018.

Produksinya akan disokong berbagai pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang otomotif yang ada di Indonesia.

“Jadi produksinya tidak sendiri, nanti dibagi-bagi timnya. Ini kerja bersama berbagai IKM otomotif yang ada di Indonesia. Betul-betul Mahesa ini produk dalam negeri,” ujarnya.

Meski digadang-gadang sebagai produk otomotif lokal, pengembangan Mahesa tak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Modal akan disokong para pelaku usaha tersebut.

Biaya produksi awal diperkirakan mencapai Rp 700 miliar.

“Dana murni dari swasta, memang kami ingin mandiri sehingga dapat mengembangkan maksimal,” tandas dia.

Namun, mereka tetap membutuhkan peran pemerintah, terutama dalam legalitas dan regulasi.

“Harapan kami pemerintah mendukung hal ini sehingga upaya produksi tidak terkendala regulasi yang rumit. Kami minta dipermudah,” ujarnya. (tribunjogja/angga purnama)