TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jatim optimis dapat menyusun poros baru di pemilihan gubernur mendatang.

Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad, bahkan menyebut komunikasi antara pihaknya dengan partai lain makin intensif.

Meskipun tak berlangsung formal, seperti halnya pada pertemuan tiga partai minggu lalu, Rabu (25/10/2017) silam.

Sebagaimana diketahui, Gerindra memang menginisiatori pertemuan tiga partai.

Pada pertemuan yang berlangsung di Surabaya ini, para petinggi dari tiga partai, yakni Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara khusus membahas terkait pilkada.

Menurut Sadad, pasca pertemuan ini, ketiga partai pun makin sering membicarakan sosok figur bakal calon gubernur (bacagub) yang akan diusung.

"Banyak pengurus yang sama-sama anggota DPRD kan. Sehingga, di gedung DPRD pun kami sering komunikasi untuk membahas kemungkinan-kemungkinan itu," ujar Sadad kepada Surya, Rabu (1/11/2017).

Menurut Sadad, pertemuan antar elit tersebut masih berjalan cair dan berusaha mengakomodir masukan masing-masing partai.

"Banyak masukan, dari masing-masing partai. Kami sedang sama-sama menghitung peluangnya," lanjut Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Terkait nama-nama yang diusulkan tersebut, politisi asal Pasuruan ini enggan mengungkap soal sosok yang akan diusung pihaknya.

Ia hanya menyebut bahwa figur yang akan diusung partainya memiliki elektabilitas, kapabilitas, hingga akseptabilitas yang sama dengan figur yang telah lebih dahulu mencuat, mulai Saifullah Yusuf hingga Khofifah Indar Parawansa.

"Keputusan kami untuk membuat poros baru ini bukan sekadar menjadi "tim peramai" saja. Namun, kami juga punya hitung-hitungan untuk menang," tandasnya.

Apalagi, Sadad menglaim ketiga partai juga memiliki mesin politik yang solid.

Berdasar histori, kedekatan ketiga partai bukan hanya di tingkatan pengurus daerah, namun juga hingga pusat.

"Dalam berbagai penyelenggaraan pilkada, kami sering bersama-sama. Misalnya, di DKI Jakarta dan yang terbaru di Jabar," ujar anggota DPRD tiga periode ini.

Tak hanya itu, pada pengesahan Perppu Ormas no 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang (Selasa, 24/10/2017) lalu, ketiga fraksi di DPR juga dalam satu pandangan, menolak hal itu.

"Oleh karena berbagai histori kesamaan visi itulah, kami rasa tak akan ada banyak kesulitan untuk membangun kesamaan serupa di pilgub mendatang," ulasnya.