Laporan Wartawan Surya Fatimatuz Zahro

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya bersama Tim Anggaran Pemkot Surabaya lembur rapat untuk membahas plafon belanja APBD Tahun 2018, Sabtu (4/11/2017).

Salah satu yang menjadi pokok bahasan dalam rapat tersebut adalah pemberian alokasi anggaran untuk membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu.

Padahal sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan SMA SMK sudah tidak ada dalam kewenangan pemerintah kota.

Melainkan sudah jadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Saat reses kami seringnya malah kena marah oleh warga. Mereka protes kenapa sekolah sekarang bayar. Ya kami jelaskan sekarang sudah tidak dalam kewenangan Pemkot lagi," kata Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, Sabtu (4/11/2017), di sela rapat.

Baca: Siswa SMK Korban Tabrak Lari Meninggal Dunia Setelah Tiga Hari Kritis

Menurutnya, permasalahan warga tidak mampu di jenjang SMA SMK ini tidak bisa disikapi dengan diam saja.

Bagi warga yang tidak mampu harus tetap dibantu dengan intervensi dari APBD Pemkot Surabaya.

"Ini sedang kita usulkan. Untuk memberikan bantuan pada 11.000 siswa miskin. Angkanya ketemunya sekitar Rp 28 miliar," kata Armuji.

Politisi PDIP ini menyebut, pihaknya sudah memikirkan terkait sistem penyaluran bantuan agar tidak menyalahi aturan yakni dana APBD itu langsung disalurkan oleh Pemkot ke sekolah yang diberikan melalui rekening.

"Yang menyalurkan nanti SKPD langsung ada dua SKPD nantinya menyalurkan yang saling terkait. Jadi bukan siswa menerima langsung tapi dinas yang membayarkan langsung ke sekolah," kata Armuji.

Nantinya, uang bantuan APBD ini tidak akan full membantu biaya sekolah SMA SMK, melainkan lebih dari 50 persen.

Misalnya, dikatakan Armuji, biaya sekolahnya Rp 300 ribu, nanti dibantu Pemkot senilai Rp 200 ribu.

"Kalau segitu kan lumayan, sudah terbantu sekitar 50 persen lebih. Nantinya kita salurkan seperti itu," ucap Armuji.