Ekonom Nilai Ganjar Sudah di Trek yang Benar, Ini Sejumlah Indikatornya
Empat tahun lebih memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo dinilai sudah pada trek yang benar. Ini indikatornya.
Editor:
Y Gustaman
Reformasi birokrasi yang patut mendapat apresiasi, menurut Sugiyanto adalah pembangunan sistem GRMS (Government Resource Management System). Kebijakan ini mampu menekan kebocoran anggaran.
“Ini rintisan birokrasi yang bersih. Setiap orang bisa mengakses dan mengawasi penggunaan sumber daya dari perencanaan dan pelaksanaan,” jelas dia.
Dalam hal infrastruktur, Pemprov Jateng juga memiliki peranan signifikan pada infrastruktur pedesaan. Jalan-jalan kampung di desa saat ini mayoritas sudah beton.
“Infrastruktur Jateng sangat bagus, dan sekarang ada tren Jateng tujuan investasi, berarti prospeknya bagus, stabilitas sosial jarang ada gejolak ini tidak lepas dari leadership gubernur,” kata dia.
Sugiyanto juga mengapresiasi naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) Jateng dari 68,02 pada 2013 menjadi 69,98 pada 2016.
Sementara soal kemiskinan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, program penurunan kemiskinan Jateng lebih berhasil dari pada dua provinsi tetangga, Jawa Timur dan Jawa Barat.
Angka penurunan di Jateng selama 2013 hingga 2017 mencapai 282.230 jiwa. Sementara Jabar hanya menurun 128.600 dan Jatim 154.250 jiwa.
Ironisnya, kemiskinan di DKI Jakarta dalam kurun waktu yang sama justru bertambah 35.500 orang.
Secara persentase, penurunan kemiskinan di Jateng juga lebih baik dibanding Jatim dan Jabar yang secara luas wilayah dan jumlah penduduk sama-sama besar ini.
Sejak 2013 hingga 2017, penurunan kemiskinan di Jateng sebesar 1,55%, sedangkan Jabar 0,81% dan Jatim 0,78%.
Prestasi Jateng semakin diteguhkan dengan data yang dikeluarkan BPS Jateng.
Pada periode September 2016 hingga Maret 2017, secara nasional pengurangan jumlah penduduk miskin di Jateng menempati posisi pertama.
Dalam periode itu, ada 43.030 orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan di Jateng.
Sedangkan Jatim berkurang 21.520 orang, Yogyakarta berkurang 300 orang.
Beberapa provinsi justru bertambah kemiskinannya seperti Jabar bertambah 330 orang, Jakarta bertambah 3.850 orang, dan Banten bertambah 17.300 orang.