TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG  Sebanyak 260 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 180.000 TPS yang ada di seluruh Sumsel pada pesta demokrasi pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak yang digelar di sembilan daerah 2018, berpotensi rawan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, TPS yang rawan tersebut termasuk dalam tiga kriteria, yakni rawan penyaluran logistik, rawan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta rawan intimidasi terhadap pasangan calon kepala daerah.

"260 TPS tersebut tersebar di beberapa daerah, diantaranya di Empat Lawang, Kota Palembang, dan OKU Timur," ujar Kapolda usai apel Operasi Mantap Praja Musi 2018 untuk pengamanan Pilkada, Jumat (5/1).

Dalam pengamanan Pilkada ini, kepolisian fokus pada empat hal. Yakni pengamanan jadwal kegiatan tahapan, pengamanan logistik, pengamanan penghitungan suara, serta pengawalan kotak suara.

Dalam setiap calon kepala daerah nantinya kami pun menempatkan beberapa anggota yang menempel terus. Termasuk pengamanan dan pengawal tim sukses para calon.

Baca: Pelembang Dipastikan Terbebas dari Peredaran Daging Bercampur Celeng

"Di tengah masyarakat pun selalu ada pengamanan untuk mencegah terjadinya keributan massa. Lalu pengamanan kantor KPU dan Panwaslu serta anggota KPU dan Panwaslunya sendiri" jelasnya.

Selain itu, Polda Sumsel pun membentuk enam satgas khusus penyelenggaraan pilkada. Termasuk membentuk satgas money politics dan satgas cyber troops.

"Satgas money politics khusus dibuat, berdasarkan instruksi Kapolri, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi. Bisa jadi nanti ada OTT," kata Kapolda.

Sementara cyber troops sendiri dibentuk untuk mencegah dan mengantisipasi kampanye hitam serta berita bohong (hoax) yang berpotensi bermunculan di masa kampanye pilkada.

"Saya mewanti-wanti anggota polisi untuk tidak ikut berpolitik saat pilkada. Selfie dengan paslon pun tak boleh. Haram dan najis," tegasnya.

Baca: Pengamat: Jangan Biarkan Pembiakan Hoax dan Hate Speech di Pilkada 2018

Apabila masih ada anggota yang 'nakal' dan ketahuan ikut berpolitik pada gelaran pilkada ini, tiga bentuk sanksi akan diterimanya. Yaitu sanksi etika, sanksi profesi, serta tindak pidana pemilu.

Polda mengerahkan 9.300 personel atau dua pertiga dari seluruh kekuatan Polda Sumsel yakni 14.000 personel untuk mengamankan pilkada serentak 2018, yang juga di back up oleh TNI.

"Untuk upaya saling lapor terkait tindak pidana yang berpotensi terjadi saat masa kampanye nanti, kami mengantisipasinya. Dengan menerima laporan tersebut, namun penyelidikannya ditunda hingga tahapan pilkada selesai. Ini upaya agar instansi kepoisian tidak digunakan sebagai alat politik oleh beberapa pihak," jelasnya.

Sementara Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah siap dalam berbagai aspek. Namun pihaknya kini fokus dalam tahapan pendaftaran calon pada 8-10 Januari mendatang.

"Untuk pengamanan tahapan penyelenggaraan kami sudah berkordinasi dengan kepolisian dan TNI. Jangan sampai terjadi ada pemaksaan kehendak, berkas yang tidak lengkap," ujarnya.

Untuk pengamanan kedepannya pun jangan sampai ada perusakan logistik pemilu, oleh karena itu pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian. (bew/mg2)