Mengawali 2018, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi melakukan gerak cepat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kota Semarang. 

Langkah serius ini dibuktikan dengan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni tahun 2018 kepada 51 Organisasi Perangkat Kerja (OPD) dan 7 penerima hibah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan melakukan penandatanganan Pakta Integritas.

“Saya ingin tegaskan, kawan-kawan di lingkungan Pemerintah Semarang bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan penyerahan DPA murni ini bukan hanya seremonial belaka. 

Terpenting konsekuensi penandatanganan Pakta Integritas, bukan sekedar coretan tanda tangan namun lebih merupakan wujud janji panjenengan yang harus dipertanggungjawabkan bukan kepada saya, bukan kepada Mbak Ita (Wakil Wali Kota), namun kepada masyarakat dan terlebih kepada Allah SWT,” tegas Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi saat memberikan pengarahan kepada para pejabat OPD Pemerintah Kota Semarang di Gedung Lokakrida lantai 8, Selasa (10/1).

Hendi meminta, penandatanganan pakta integritas ini merupakan bentuk sebuah janji dari para pimpinan OPD untuk menepatinya dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk pencapaian kerja yang maksimal dan tepat pada waktunya.

 “Tanamkan dalam diri anda bahwa ‘aku wes (saya sudah) tanda tangan pakta integritas, itu artinya aku punya janji sing kudu (yang harus) ditepati’. Saya mencatat dibanding tahun kemarin, penyerahan DPA tahun ini lebih awal meski hanya dua hari. Persamaannya bagus, selalu di awal tahun.

Meski demikian, ada satu fenomena yang sudah menjadi budaya di mana gerak cepat yang diawali dengan penyerahan DPA seringkali tidak diimbangi gerak cepat dalam proses kegiatan dan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Hendi menyatakan jika dirinya sangat tidak menyukai budaya menunda-nunda pekerjaan, baik dalam bentuk kegiatan maupun proyek pembangunan. Apalagi, APBD yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018 ini nilainya lebih besar dibanding dengan APBD tahun lalu.

Paling tidak baginya, jika APBD tahun ini lebih besar maka semangat kerja para OPD harus lebih meningkat.

“Kegiatan lelang misalnya, yang nilai kontraknya besar-besar tidak segera dilakukan di awal tahun, sehingga terjadi proyek pembangunan tidak selesai. Saya tidak ingin budaya ‘ngende-ende’ atau ‘ngulur ulur’  pekerjaan masih dilakukan di tahun ini. 

Tahun ini APBD kita sebesar 5,17 trilyun sementara tahun 2017 kemarin 4,75 trilyun. Logikanya, kenaikan anggaran ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kinerja,” katanya.

Hendi pun mengingatkan kembali jika kinerja PNS Pemerintah Kota Semarang yang tersebar di 51 OPD dan 7 penerima hibah itu jangan sampai ibarat cerita kelinci yang kalah lari dengan seekor kura-kura.

Kura-kura memenangkan lomba lari itu hanya karena sang kelinci mengulur-ulur waktu dan sadar dengan kekalahanya saat kura kura yang pertama kali masuk garis finish.

“Namun karena tidak menghargai waktu, kelinci pun baru sadar disaat waktu sudah mepet dan tidak bisa selesai sampai finish karena waktunya habis.

Sementara kura-kura yang meski perlahan-lahan namun benar-benar memanfaatkan waktu sehingga berhasil mencapai garis finish.  Inilah gambarannya, manfaatkan waktu semaksimal mungkin mumpung ini di awal-awal tahun anggaran,” jelasnya.

Hendi mengharapkan, dengan kinerja Pemerintah Kota Semarang di tahun 2017 lalu meraih puluhan penghargaan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik sehingga, kinerja di tahun 2018 menjadi lebih baik lagi.

“Lakukan komunikasi, jangan lagi ada yang namanya ego sektoral. Saya tidak ingin di tim Pemerintah Kota Semarang ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Tahun 2017 telah kita lalui dengan catatan luar biasa. Indikatornya dapat kita lihat dengan diraihnya puluhan penghargaan baik tingkat Provinsi, Nasional maupun internasonal. Ini menunjukkan kinerja kita sudah on the right track.

Saya ingin capaian positif kita di tahun 2017 kemarin menjadi motivasi kawan-kawan, bagaimana caranya mempertahankan dan meningkatkan performa kinerja di tahun 2018,” pungkasnya. (*)

Berita ini dilansir dari Tribun Jateng dengan judul DPA Murni 2018 Diserahkan, Wali Kota Semarang Minta OPD Tancap Gas.