Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

TRIBUNNEWS.COM, KUDUS – Kebijakan pemerintah pusat mengimpor beras sebanyak 500.000 ton di awal tahun 2018 menuai tentangan dari beberapa kalangan.

Satu di antaranya yakni penolakan oleh petani yang ada di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kudus.

Sejumlah petani di desa tersebut resah. Sebab impor beras yang dilakukan oleh pemerintah bisa derdampak atas harga gabah dari petani.

Apalagi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus saat ini sudah memasuki masa panen.

“Kalau impor dilakukan oleh pemerintah pasti akan berdampak bagi harga beras. Jika harga beras turun otomatis harga gabah juga akan turun,” tutur Rohwan, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Mulyo saat ditemui di Undaan, Kudus, Senin (15/1/2018).

Dia mengatakan, jika harga gabah yang dijual petani mengalami penurunan tentu petani mengalami kerugian.

Dari pengalaman sebelumnya, harga gabah saat ini berada di kisaran Rp 570 ribu samapi Rp 600 ribu per kuintal.

Diperkirakan jika beras impor sudah tiba di Tanah Air maka harga gabah akan mengalami penurunan dari  Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu.

“kalau pengalaman sebelumnya saat pemerintah impor harga gabah dari petani sangat anjlok. Dari  Rp 370 ribu sampai Rp 380 ribu per kuintal,” kata dia.

Senda dengan penolakan impor tersebut, Nur Kholiq, anggota Kelompok Tani Ngudi Waluyo mengatakan, sedianya pemerintah tidak melakukan impor beras.

Selain merugikan petani, alasan tingginya harga beras saat ini akan segera teratasi karena sejumlah daerah sudah memasuki musim panen.

“Kalau bisa jangan impor, masalahnya sudah panen. Kalau masuk panen, beras akan turun sendiri karena stok terpenuhi,” kata dia.

Hasil panen yang oleh petani saat ini, katanya, dinilai berhasil. Karena jika dihitung rata-rata lahan seluas satu hektar bisa menghasilkan gabah delapan ton.