TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan.

Rata-rata nilai evaluasi pada Kabupaten/Kota menjadi sebesar 47,57 meningkat 8,59 poin dari tahun 2016 yaitu sebesar 45,91.

Sebanyak 34 pemda mendapat predikat A, BB dan B, namun masih ada 131 kabupaten/kota yang masuk dalam katagori “CC” , “C” , dan “D”, dan 21 kabupaten/kota belum menyampaikan laporan kinerjanya.

Di wilayah III yang meliputi yang meliputi pemprov dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat ini, Pemerintah Provinsi DIY masih merupakan satu-satunya pemda yang meraih predikat "A".

Selain itu, Provinsi Jawa Tengah dan 7 kabupaten/kota meraih predikat “BB”, dan 25 kabupaten/kota dengan predikat “B”.

Namun masih ada daerah yang mendapatkan predikat dibawahnya bahkan 21 Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyampaikan Laporan Kinerjanya tahun lalu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyampaikan apresiasinya kepada pemda yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.

“Saya mengharapkan para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” ungkapnya dalam acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa (13/2/2018).

Terhadap, 131 kabupaten/kota yang masuk dalam katagori “CC” , “C” , dan “D”, Menteri Asman menekankan agar segera melakukan study tiru ke pemerintah daerah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas.

“Kita harus mengubah mind set, dari sebelumnya bermental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan,” selorohnya.

Sejalan dengan instruksi Presiden di berbagai kesempatan, agar seluruh instansi pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, ditunjukkan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Efisien tidak cukup hanya dengan memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah.

Lanjutnya dikatakan, efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri.

“Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil/kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik atau SAKIP,” katanya.