TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov Riau menetapkan status siaga daruta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 19 Februari sampai 31 Mei 2018, menyusul kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Namun api sama sekali tidak menyentuh lahan percontohan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

“Kabar lahan percontohan BRG di Kabupaten Meranti terbakar tidak benar,” kata Myrna Asnawati Safitri, deputi III Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG.

“Laporan terakhir fasilitator desa yang kami tempatkan di sana, dan para mitra, menyebutkan lokasi percontohan BRG sama sekali tidak tersentuh api.”

Menurut Myrna, tahun 2017 BRG melakukan kegiatan intervensi di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Tebing Tinggi, membangun 34 sekat kanal, dan proyek percontohan tepat guna agar masyarakat mengatur tata kelola air, dan pengembangan pilot project perikanan rawa. Semua itu untuk mengedukasi masyarakat tentang cara memanfaatkan gambut tanpa membakar.

Amran, ketua Kelompok Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, mengatakan lokasi kebakaran berada satu jam perjalanan menggunakan pompong menyusuri sungai. Areal terbakar berbatasan dengan lahan konsesi PT NSP.

“Lahan terbakar adalah perkebunan sagu masyarakat dan sangat jauh dari jangkauan permukiman masyarakat,” kata Amran.

“Sedangkan demplot pertanian kegiatan Desa Peduli Gambut dan demplot agroforestry kedeputian empat BRG berada di jalan poros Lukun-Sungai Tohor, sekitar satu kilometer dari permukiman.”

Berkaitan dengan karhutla, BRG melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Satgas Karhulta Provinsi untuk mendukung upaya reaksi cepat untuk mencegah kebakaran di lokasi target restorasi gambut.

Kepala BRG, Nazir Foead menjelaskan pihaknya mengambil tiga langkah terkait kebakaran.

“Yang pertama kami melakukan pendataan ulang pada areal rawan terbakar di wilayah target restorasi gambut. Secara periodik kami mengamati keberadaan titik api dan tinggi muka air di lahan gambut,” ungkap Nazir Foead.

Upaya kedua yang siap dilakukan BRG adalah membentuk posko pemantauan dan patroli kebakaran di desa-desa gambut rawan kebakaran.

“Posko yang kami bentuk diutamakan di wilayah yang belum ada posko serupa. Keberadaan Posko ini berbasis pada masyarakat setempat,” kata Nazir Foead.

Sementara itu, untuk pencegahan kebakaran, kegiatan pembasahan gambut ditingkatkan dan diperluas. Ini menjadi aksi ketiga yang dilakukan BRG menghadapi kebakaran.

Dalam sepekan ke depan BRG mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pembasahan di lokasi rawan terbakar saat ini dan perbaikan infrastruktur yang telah ada.

“Koordinasi dengan Satgas Karhutla di setiap provinsi terus kami lakukan. Kami telah menugaskan dua Deputi untuk menjalankan koordinasi ini sekaligus memimpin pelaksanaan tiga aksi utama untuk merespon kebakaran ini. Untuk kegiatan di Sumatera ditugaskan Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan, sementara untuk kegiatan di Kalimantan kami tugaskan Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan,” jelasas Nazir Foead.