Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah di Tanah Air menggugah Forum Komunikasi DPRD se-Kalimantan Utara untuk melakukan upaya pencegahan.

Ketua DPRD Bulungan Syarwani dalan kapasitas sebagai anggota forum menjelaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK membuktikan masih maraknya korupsi di daerah.

DPRD Bulungan berupaya terus menghindari perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara itu.

"Kita waspada dan menghindari jangan sampai terjadi di kita. Tentu maraknya operasi tangkap tangan seperti yang kita saksikan di media massa saya yakin seluruh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota termasuk anggota dewan pasti akan menghindari, jangan terjadi hal serupa," kata Syarwani kepada Tribun, Minggu (4/3/2018).

Kunci menghindari perilaku korupsi lanjut politisi Golkar ini ialah transparansi dan berupaya menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan benar.

Baca: Xpress Air Besok Terbang Perdana di Kalimantan Utara dan Kaltim

Operasi tangkap tangan yang biasa menjaring anggota DPRD dan pihak eksekutif lanjut Syarwani sebagaimana hasil penyidikan dan penyelidikan KPK ialah dalan penyusunan APBD.

"Jadi dalam penyusunan anggaran, jangan ada transaksional antara DPRD dan pemerintah daerah. Kita sering lihat di media, isu utamanya adalah penyusunan APBD," ujarnya.

Maraknya operasi tangkap tangan KPK yang diberitakan di media kata Syarwani seharusnya menjadi pelajaran pribadi yang harus dipahami betul oleh anggota DPRD dan pemerintah daerah.

Di lingkup DPRD Bulungan khususnya, prinsip-prinsip transparansi diklaim Syarwani sudah dilakukan.

"Hal-hal seperti ini harus kita konkretkan dan perjuangkan selama 5 tahun periode yang ada di DPRD itu sendiri. Tidak hanya periode ini, termasuk juga nanti hasil pileg yang akan datang," ujarnya. (Wil)