Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian pendukung program Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia masih perlu banyak racikan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kalimantan Utara Timbul Sibarani mengungkapkan, kaitan dengan potensi-potensi alam yang tersebar di lima daerah di Kalimantan Utara, belum bisa digali secara maksimal karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemprov maupun kabupaten/kota.

"Jika kita melihat potensi yang menjadi sumber-sumber pendapatan selama ini, itu datang dari sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, dan transportasi. Tetapi sejauh ini, potensi-potensi itu belum tergarap maksimal karena keterbatasan kita," kata Timbul Sibarani dalam pertemuan dengan jajaran Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) di gubernuran, Selasa (10/4/2018).

Kapal-kapal yang bersandar di perairan Kalimantan Utara yang memasok berbagai komoditas dan peralatan ke daerah-daerah, masih ada yang belum bisa kembali pulang dengan muatan barang mentah dan barang jadi.

Sebab Kalimantan Utara hanya memproduksi barang mentah yang cenderung untuk digunakan dalam daerah, belum sampai pada produksi hilir.

Di satu sisi, Kalimantan juga mengekspor beberapa komoditas seperti rumput laut, udang, kepiting, batu bara, crude palm oil (CPO), dan lainnya. Hanya saja, komoditas ekspor tersebut kembali lagi ke Kalimantan Utara setelah diolah secara hilir di negara lain.

"Misalnya Nunukan dan Tarakan hanya menjual rumput laut ke luar. Komoditas itu belum bisa memberikan nilai tambah yang bisa lebih mendongkrak pendapatan masyarakat," sebutnya.

Meski dirundung keterbatasan lanjut Timbul Sibarani, Pemprov Kalimantan Utara diklaimnya tengah berupaya maksimal mencari dukungan penganggaran dari pemerintah (pusat). Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sudah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur provinsi termuda di Tanah Air ini.

"APBD kita dialokasikan setiap tahun 40 persen untuk membangun infrastruktur. Tahun 2019 nanti juga demikian, mengarah ke infrastruktur dan sumber daya manusia demi menggenjot pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dukungan dana pusat terhadap Kalimantan Utara sudah cukup besar. Namun geografis Kalimantan Utara yang luas dan kebutuhan pembangunan yang tinggi membuat anggaran yang terkucur setiap tahun masih cukup minim.

Daerah-daerah seperti Kalimantan Utara yang notabene memiliki potensi menjanjikan perlu mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah. Seperti halnya potensi beras organik di Krayan sudah lama diusulkan agar hadir tekhnopark.

"Sampai sejauh ini belum mendapatkan respon dari pusat. Padahal ini salah satu cara untuk mendukung peningkatakan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Lalu kaitannya nanti, beras-beras organik dari Kalimantan Utara mauoun potensi alam lainnya bisa dipasok ke daerah-daerah lain secara berkesinambungan mulai dari jalur darat sampai jalur maritim yang mengkoneksikannya dengan daerah dan negara lain. (Wil)