Warga Jabar yang Putus Sekolah Tapi Punya Keahlian Harus Disertifikasi Supaya Bisa Kerja
Banyak sekali pemuda-pemuda tidak bekerja, pendidikan formalnya tidak sesuai, tapi dia punya kompetensi dan keahlian
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Calon wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegskan Pemprov Jabar ke depan butuh lembaga sertifikasi keahlian bagi warga yang menganggur dan terkendala pendidikan non formal namun memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan industri.
Dalam sesi Dialog Industri yang digelar President University di Presiden Executive Club, kawasan industri Jababeka, Bekasi Rabu (18/4) di hadapan ratusan pelaku usaha, Dedi menjelaskan saat ini sumber daya manusia di Jabar melimpah namun akses mereka terhadap kebutuhan industri jadi sulit karena pendidikan formal yang tidak sesuai.
"Banyak sekali pemuda-pemuda tidak bekerja, pendidikan formalnya tidak sesuai, tapi dia punya kompetensi dan keahlian. Jangan jadi masalah karena bakal menambah pengangguran baru. Maka, ke depan, Pemprov Jabar perlu lembaga sertifikasi keahlian khusus bagi mereka yang tidak sekolah tapi punya keahlian," kata Dedi.
Ia mengatakan, industri di Jabar saat ini membutuhkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor terutama manufaktur. Kabupaten Purwakarta, Karawang hingga Bekasi membentang kawasan industri.
"Tapi penyerapan tenaga kerja lokalnya rendah karena masalah kompetensi keahlian. Padahal di luar, sumber daya manusianya melimpah. Warga Jabar yang putus sekolah tapi punya keahlian tertentu harus disertifikasi, supaya bisa kerja," kata Dedi.
Baca: Menang Pilgub, Dedi Mulyadi Inginkan Gaji Ketua RT di Jabar Rp 1,5 Juta
Ia mencontohkan ke hal terdekat, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti asal Kabupaten Pangandaran yang hanya lulusan SMP. "Jangan jauh-jauh, itu Bu Susi, nyai ratu dari pantai selatan jadi menteri," kata Dedi.
Solusi kedua, kata Dedi, Pemprov Jabar ke depan jenjang pendidikan SMK-nya harus memasukan kurikulum berbasis industri di setiap kawasan industri.
"Saya sering katakan hal ini perlu. Daerah yang punya kawasan industri harus punya kurikulum pendidikan berbasis industri daerah tersebut. Sehingga, setiap tahun, lulusan pendidikan formal tingkat atas bisa diserap oleh dunia industri di kawasan tersebut," kata Dedi.
Ia meyakini, dua hal itu mampu menekan angka pengangguran di Jabar. Tahun lalu, jumlah pengangguran terbuka di Jabar mencapai 1,8 juta orang. Dengan dua terobosan tersebut, kata Dedi, angka pengangguran di Jabar dalam 1 tahun ke depan bisa ditekan.
"Sangat bisa menekan angka pengangguran bahkan akan menekan angka ketimpangan pendapatan," kata Dedi.
Rektor President University, Jony Oktavian Haryanto mengatakan Dialog Industri sangat perlu digelar karena memberi kesempatan pada masyarakat untuk menggali secara detail dan mendalam program kerja dari pasangan calon. (Mega Nugraha)
