“Ke depan tentu ini harus dipertahankan. Tadi saya katakan di Paripurna secara jelas, siapapun nanti (Gubernur) yang memimpin ini harus menjadi modal Jawa Barat dalam memperoleh WTP untuk setiap laporan keuangannya,” ucap Ineu.

Kisah Awal Jabar Raih WTP

Gubernur Ahmad Heryawan menceritakan bahwa pihaknya sulit membuat laporan keuangan tanpa dilakukan oleh ahlinya. Pada 2009-2010 Jawa Barat mendapat jatah CPNS hingga 160 orang. Dari jumlah ini, Jawa Barat pun meminta kepada BKN separuhnya adalah akuntan.

“Dari jatah 160 CPNS baru yang diberikan kepada Jawa Barat, kita minta 80-nya akuntan tapi hanya disetujui 40 akuntan. BKN kaget juga waktu itu, karena dari jatah yang diberikan separuhnya itu Jawa Barat minta akuntan,” cerita Aher ketika ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

“Saya bilang waktu itu, kita diminta untuk WTP agar bagus. Kalau harus bagus berarti harus ada SDM yang mengelola, yaitu para Akuntan untuk laporan keuangan,” tambahnya.

Karena BKN hanya memberikan 40 akuntan, akhirnya ketika itu Aher pun menempuh upaya lain. “Karena disetujui 40 jadi kita menyekolahkan 40 orang untuk jadi 80 akuntan. Jadi, ada yang istimewa waktu itu, Jawa Barat dalam tiga tahun punya 80 akuntan,” papar Aher.

Para Akuntan tersebut, kemudian ditugaskan di OPD-OPD hingga Biro yang ada di lingungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Mereka bertugas secara khusus untuk membuat laporan keuangan.

“Disamping kita juga cerita yang lain, karena asetnya banyak catatan, waktu itu kita juga membuat tim aset di Jawa Barat pada 2009 waktu itu, sehingga 2011 kita dapat WTP dan sampai hari ini kita pertahankan,” pungkasnya. (*)