Dua Pilkada Kabupaten di Papua Tertunda Akibat Beda Pendapat dan Distribusi Logistik
Menkopolhukam Wiranto mengatakan dua daerah di Papua harus mengalami penundaan Pilkada lantaran adanya sejumlah masalah.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Wiranto mengatakan dua daerah di Papua harus mengalami penundaan Pilkada lantaran adanya sejumlah masalah.
Kabupaten pertama yang tertunda Pilkadanya yakni Kabupaten Paniai, dimana terjadi masalah perbedaan pendapat.
"Yang pertama Paniai, masih ada perbedaan pendapat. Ini kelanjutan perbedaan pendapat karena sebelumnya sudah ada perbedaan," ujar Wiranto di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2018).
Perbedaan pendapat itu, kata Wiranto, terjadi antara KPUD tingkat kabupaten dan KPUD tingkat provinsi.
Keduanya belum sepakat mengenai jumlah pasangan calon yang berlaga di Pilbup Paniai.
Oleh karena itu, pemungutan suara ditunda hingga penyelenggara pilkada setempat dan aparat keamanan TNI-Polri hingga terjadi kesepakatan dan situasi kembali kondusif.
"Antara KPUD kabupaten dan KPUD provinsi. Dimana KPUD provinsi menghendaki dua calon, sementara KPUD kabupaten dan masyarakat setempat menghendaki satu calon tunggal," ungkapnya.
Selain itu, daerah kedua yakni Kabupaten Nduga, Papua, yang mengalami masalah logistik akibat diteror kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB).
Logistik belum bisa didistribusikan karena kondisi dirasa belum cukup aman untuk pendaratan pesawat terbang.
"Lalu masih di Papua, di Nduga juga belum dapat dilaksanakan karena logistiknya terhambat. Dua hari yang lalu kan ada penembakan terhadap pesawat terbang yang mengangkut logistik dan teman-teman kita dari Brimob. Dan keadaan memang belum kondusif untuk pendaratan pesawat terbang, sehingga sementara logistik belum dapat dikirim. Sehingga ditunda dulu sampai memungkinkan pengiriman logistik," pungkasnya.
