Laporan Wartawan Tribun Medan, M Andimaz Kahfi

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Polisi mengungkapkan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru lagi, dalam tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun.

Sampai saat ini diketahui KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara pada Senin (18/6/2018) lalu, diduga karena over kapasitas dan terpaan angin kencang, hingga mengakibatkan kapal oleng dan tenggelam.

"Kita tetap terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan tersangka lain. Terutama penerbitan keterangan kapal dan kelayakan kapal," kata DirKrimum Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian, Sabtu (30/6/2018).

"Sudah disampaikan kapal kapasitasnya berisikan 45 orang, tapi dimuat sampai 150 orang lebih. Bahkan ada kendaraan bermotor," kata dia.

Baca: Hari Ini Bangkai KM Sinar Bangun akan Ditarik, Jenazah Korban Berada di Kedalaman 450 Meter

Andi menyebut bahwa polisi awalnya menetapkan empat tersangka insiden karamnya KM Sinar Bangun.

Para tersangka itu, adalah Nakhoda Kapal Motor Sinar Bangun, Poltak Soritua Sagala, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, Golpa F Putra.

Kemudian, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir, Rihad Sitanggang dan anggota Kapos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang.

Terakhir pihaknya menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samosir, Nurdin Siahaan (NS).

Tersangka baru ini, setelah penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut melaksanakan gelar perkara di Mapolda Sumut.

Baca: Jepang dan Singapura Belum Punya Teknologi Bantu Mengevakuasi Korban di Kedalaman Lebih dari 100 M

"Dari pasal diterapkan penyidikan, ada pembiaran sehingga orang meninggal. Sekarang tersangka ada lima, empat sudah ditahan dan satu belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," ujarnya.

"Naiknya status Nurdin dari saksi menjadi tersangka. Karena setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik kepolisian di Polda Sumut, Selasa (26/6/2018) lalu. Kemudian, dari hasil pemeriksaan terhadap empat tersangka lainnya dan beberapa barang bukti," ungkap Andi.

Pemeriksaan terhadap Nurdin sebagai tersangka belum dilakukan. Namun, pemeriksaan akan dilakukan pekan depan di Polda Sumut. Karena ada pemeriksaan lainnya, sebelum memeriksa Nurdin sebagai tersangka.

"Penyidik ada di daerah PAM TPS, mungkin Senin depan sudah memiliki kekuatan full untuk melakukan penyidikan kembali terhadap kasus KM Sinar Bangun ini," jelas Andi.

Sebelumnya, Pakar Hukum, Nuriono meminta Kadishub Simalungun dan Sumatera Utara juga harus dijerat. Karena Sumut melingkupi tujuh kabupaten di wilayah tersebut.

Baca: Ponpes yang Didirikan Soplo Sang Pengemudi Ojek Online Sudah Mencetak 12 Hafidz Quran

"Kenapa Sumut tidak mengintervensi dalam pengawasan. Mulai dari Kesyahbadaran Pelabuhan, kelayakan kapal dan standarisasi, karena semua wewenang ada di Dishub. Sebab secara garis besar Dishub Sumut punya wewenang besar melakukan pengawasan secara ketat," kata Nuriono, Jumat (29/6/2018).

"Apalagi Danau Toba digadang-gadang sebagai destinasi unggulan. Kan itu tidak hanya tanggung jawab Pemkab Samosir yang menjadi rute awal kapal berangkat, tapi lebih luas tugas Sumatera Utara juga," sambungnya.

Nuriono menjelaskan bahwa Danau Toba masuk dalam 10 destinasi unggulan dan disebut sebagai Monaco Of Asia. Artinya kalau moda transportasi lautnya saja, tidak baik pengelolaannya, bagaimana mau maju.

Orang tentu akan takut untuk berkunjung ke Danau Toba. Karena selama ini selain kondisi kapal, yang menjadi penyebab utama masih over kapasitas penumpang kapal.

"Ke depan cara-cara pengelola kapal laut di laut lepas, juga perlu diterapkan terhadap sarana transportasi di perairan Danau Toba," ujarnya.

"Mulai dari Kesyahbadaran, kapal, ABK, manifest dan Life Jaket. Sehingga orang yang berkunjung ke Danau Toba dan menaiki kapal merasa aman," kata Nuriono. (cr9/tribun-medan.com)