TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - PDI Perjuangan menganggap pelaksanaan Pilkada di Lampung sangat memprihatinkan.

“Tidak hanya praktik money politik yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar ditengah masyarakat secara masif (TSM)," ujar Idham Samawi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi, dalam keterangannya, Senin (2/7/2018).

Menurut dia, hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung telah membunuh demokrasi.

Idham Samawi lebih lanjut menegaskan bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut.

“Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain," tegas Idham Samawi.

Dikatakan bahwa praktek politik uang terjadi secara luas. Dia mencontohkan dugaan praktek money politics di Pekon Kresno Mulyo, kecamatan Ambarawa, kabupaten Pringsewu, Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Peko Sinar Betung dan Pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi Rp 50 ribu.

"Masih banyak lagi money politics dimasyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan cenderung membiarkan," ujar Idham Samawi.

"Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat”, kata Endro Suswantoro Yahman anggota DPR RI Dapil Lampung dalam pernyataan terpisah.

Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginstrukaikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memroses secara hukum pelanggaran yang terjadi.

“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujar Hasto.