Ada pula yang ingin menguasakan pencairan itu pada orang lain.

Pihaknya akan berusaha mencarikan jalan terbaik untuk membantunya.

Hasto kemudian menjelaskan bahwa teknis eksekusi penggusuran dan pemindahan warga yang masih bertahan tinggal dalam lokasi lahan pembangunan itu akan dirancang bersama tim dari Pemkab Kulonprogo, AP I dan aparat keamanan.

Dia berjanji bahwa dalam proses itu nantinya akan tetap mengedepankan langkah persuasif.

"Tapi memang waktu yang tepat itu berarti simultan. Kita tidak ingin memperpanjang waktu. Harapan saya tidak sampai Agustus. Nah, sekarang sudah Juli," kata Hasto.

Direktur PT AP I, Faik Fahmi menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tetap menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam penyelesaian masalah lahan tersebut.

Ini lantaran persoalan pemindahan warga itu bukan hanya urusan AP I melainkan juga beberapa instansi terkait lainnya dan pihaknya akan melibatkan banyak stakeholder.

"Kami konsultasi dengan banyak pihak terkait, termasuk Komnas HAM dan Ombudsman kita libatkan," kata Faik.

Pun dalam seminggu terakhir semakin banyak desakan berbagai komponen masyarakat untuk percepatan realisasi pembangunan bandara internasional tersebut.

AP I disebutnya telah melakukan banyak hal dan upaya untuk memastikan pembangunan bisa berjalan baik dan sesuai harapan masyarakat.

Termasuk di ataranya menyediakan rumah sewa bagi warga yang masih menolak pindah dari lahan pembangunan.

Ini menurutnya menjadi langkah AP I untuk memaksimalkan proses pembangunan dengan meminimalkan hal negatif yang terjadi.

Faik pun menegaskan bahwa pemindahan warga yang masih bertahan itu sudah harus dilakukan mengingat saat ini sudah masuk tahap konstruksi fisik bandara.

Tidak ada waktu lagi untuk mundur dan progresnya harus terus berjalan.