TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan DPRD Malang asal Hanura, Afdhal Fauza masih belum bisa bicara banyak setelah satu hari mendekam di penjara Polres Jakarta Pusat usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Pengacara Afdhal, Imam Muslih mengatakan kliennya dalam masa penyembuhan setelah mengalami tingginya tekanan darah.

"Hari ini bicaranya masih sedikit. Saya juga tadi bertemu masih sebentar," katanya saat dihubungi Tribun, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Baca: Terseret Korupsi, Anggota DPRD Kota Malang Tinggal 4 Orang, Ini Agenda-agenda Yang Terancam

Imam mengatakan Afdhal masih dalam kondisi shock ketika harus ditetapkan sebagai tersangka KPK. Belum lagi, kliennya tidak bisa tidur selama perjalanan dari Malang ke Jakarta hingga ketika pemeriksaan di Gedung KPK selesai.

"Dia tidak bisa tidur semalaman. Jadi memang tinggi tekanan darahnya itu sampai 170. Kemudian tim dokter bilang harus dibawa ke rumah sakit," urainya.

Kendati demikian, dia menjelaskan kliennya sudah siap untuk ditahan serta telah berpamitan kepada keluarga. Apalagi, dia bersama dengan 21 anggota dewan lainnya, kompak datang ke Jakarta secara bersamaan.

"Kemarin di Bandara itu ada istri dan anak-anaknya juga. Mereka sudah tahu bahwa akan ditinggal. Pak Afdhal juga sudah beritahu kemungkinan besar untuk ditahan," ucapnya.

Dijelaskan Imam, dalam waktu dekat, jika KPK sudah mengizinkan untuk dijenguk, keluarga akan segera datang ke Jakarta.

Anggota Dewan DPRD Malang lainnya, Syamsul Fajrih usai diperiksa KPK pada Senin (3/9) malam mengatakan dia dan seluruh rekannya sudah siap membawa pakaian secukupnya untuk ditahan.

"Sudah, kita sudah siapkan semuanya. Teman-teman juga bawa koper banyak tuh di belakang," imbuhnya.

Dia menyerahkan proses hukum kepada KPK dan siap melakukan pembelaan saat persidangan dimulai. "Nanti lah kita ketemu lagi di persidangan,"kata dia.

Segera PAW

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, meminta partai politik pengusung 41 Anggota DPRD Kota Malang yang sudah status tersangka segera melakukan pergantian antar waktu. 

Agus Rahardjo mengatakan, PAW diperlukan agar tidak terjadi kekosongan di DPRD Kota Malang dan berjalannya stabilitas warga Malang juga segera pulih.