TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua Badan Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Provinsi Jatim, Soepriyatno menegaskan timnya tidak akan melibatkan kepala daerah di Jatim di dalam struktur tim.

Pihaknya lebih memilih mendorong kepala daerah memprioritaskan fungsi dan tugasnya melayani rakyat sesuai janji politiknya saat kampanye  dulu.

Soepriyatno menjelaskan, melihat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu dan memprihatinkan saat ini, ironis apabila masih mendorong kepala daerah ikut berkampanye.

Indikator kondisi ekonomi tersebut bisa dilihat dari harga mayoritas barang yang belum stabil,  daya beli turun, hingga petani yang masih kesulitan menjual hasil pertaniannya.

Belum lagi dengan masih banyaknya orang miskin yang perlu dientaskan hingga masih banyak usia produktif yang butuh pekerjaan dan sebagainya.

"Nah, itu kan tugas berat kepala daerah. Masyarakat  butuh diperhatikan dan masyarakat harus diperlakukan sama," tegas Supriyatno, Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Jatim, Jum'at (21/9/2019).

Pria yang juga Ketua DPD Gerindra Jatim ini menegaskan bahwa dalam setiap perhelatan pemilihan pemimpinn, belum tentu sama dengan dukungan di pilpres.

"Maka kalau kepala daerahnya ikutan jadi tim pemenangan dikhawatirkan akan jadi berat sebelah. Lebih baik biarkan saja rakyat menentukan pilihannya sendiri di pilpres," lanjutnya.

Menurut legislatif DPR RI ini, komitmen tanpa melibatkan gubernur, wakil gubernur serta, bupati dan walikota ini bukan hanya di Jatim, namun berlaku secara nasional.

"Badan pemenangan tingkat nasional juga sama, tidak melibatkan kepala daerah, tapi melibatkan banyak relawan dan komunitas masyarakat," paparnya.

Sementara itu sekretaris Badan pemenangan Prabowo Sandi Jatim. Basuki Babussalam, menegaskan tidak dilibatkannya para kepala daerah dalam tim pemenangan adalah upaya agar tim ini tidak menggangu kinerja para kepala daerah dalam melayani masyarakat.

"Kita ingin beliau beliau (kepala daerah) bisa  fokus dengan tugas nya melayani rakyat," pungkasnya.

Berbeda dengan Prabowo-Sandi, kubu rival, Tim pemenangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin akan menggunakan seluruh elemen pendukung untuk memantabkan basis dukungan di Jawa Timur. 

Di antaranya, dengan memaksimalkan kepala daerah di Jawa Timur yang juga merupakan kader partai pengusung Jokowi - Kiai Ma'ruf. 

Jumlahnya mencapai 36 daerah dari 38 kabupaten maupun kota di Jawa Timur. Rinciannya, 29 merupakan Kepala daerah, sisanya adalah Wakil Kepala daerah.

Misalnya, Tri Rismaharini, Walikota Surabaya (PDI Perjuangan) yang ditunjuk menjadi koorwil Surabaya. Lalu, Rendra Kresna, Bupati Malang (NasDem) menjadi Koorwil Kabupaten Malang. 

Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo (PKB) yang menjadi koorwil Kabupaten Sidoarjo. Sambari Halim, Bupati Gresik (Golkar) menjadi koorwil Kabupaten Gresik. Hingga Mundjidah Wahab, Bupati Jombang (PPP) yang menjadi koorwil kabupaten Jombang. 

Beberapa kepala daerah yang akan dilantik pekan depan, Senin (24/9/2018), juga diikutsertakan. Di antaranya, Bupati Pamekasan Terpilih, Badrut Tamam (PKB) yang menjadi koorwil Kabupaten Pamekasan. Lalu, Thoriqul Haq (PKB), Bupati Lumajang terpilih yang juga menjadi koorwil Kabupaten Lumajang.