TRIBUNNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe secara resmi menjalin kesepakatan perjanjian pinjam pakai aset Rumah Sakit (RS) Arun di Nanggroe Aceh Darussalam selama 5 tahun.

Penandatanganan perjanjian pinjam pakai tersebut dilakukan Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari bersama Wali Kota Lhokseumawe Teuku Suaidi Yahya dan dihadiri oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, di Jakarta belum lama ini.

Melalui keterangannya, Rahayu menerangkan awalnya RS Arun dikelola PT Arun, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Setelah tidak beroperasi lagi, Pemkot Lhokseumawe akan mengambil alih RS itu untuk dikelola dari 10 Juli 2018 hingga 12 Juli 2023.

Menurut Rahayu, dari sisi LMAN, kesepakatan perjanjian pinjam pakai itu memiliki dua arti yakni semangat untuk mengoptimalkan aset negara dan pemeliharaan aset, serta meningkatkan nilai aset.

Selain itu, sebagai operator pengelola barang yang berada di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, LMAN berharap langkah tersebut bisa menguntungkan LMAN dan Pemkot Lhokseumawe, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Baca: Abdulmanap Nurmagomedov, Ayah dan Pelatih Khabib Nurmagomedov yang Disiplin dan Islami

Dari sisi ekonomi, diketahui RS Arun telah menyumbangkan Rp246 miliar per tahun atas perekonomian Pemkot Lhokseumawe. Dengan perjanjian itu Pemkot Lhokseumawe bisa berhemat Rp3,5 miliar per tahun.

"Di sisi lain, perjanjian pinjam pakai juga bermanfaat terhadap aspek sosial lantaran untuk memenuhi fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Aceh," terang Rahayu.

Menurut Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata, kesepakatan itu ialah salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan dan sekaligus memelihara aset-aset negara terutama agar tidak rusak dan terbengkalai.

"Yang jelas, kesepakatan pinjam pakai aset RS Arun ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan," ungkap Isa.

Wali Kota Lhokseumawe Teuku Suaidi Yahya mengatakan, semula RS Arun hanya untuk melayani karyawan PT Arun. Akan tetapi kini sudah boleh digunakan oleh masyarakat yang tersebar di empat kabupaten/kota di Nanggroe Aceh Darussalam.

Ia menambahkan perjanjian itu selain bermanfaat dari sisi sosial juga menyelamatkan para pekerja di RS Arun yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasalnya, pengelolaan yang awalnya dipegang oleh pihak perusahaan dikembalikan kepada Pemkot melalui Dinas Kesehatan untuk diambil alih sementara.