TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika mendeklarasikan dan melantik  Pengurus Fornas Bhinneka Tunggal Ika Kabupaten Klaten, Minggu (21/10/2018).

Sekretaris Jenderal Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman, mengatakan kehadiran Fornas di Kabupaten Klaten harus dirasakan manfaat sebagai oase di tengah tengah keringnya kehidupan yang menekankan pada basis budaya lokal.

Menurut dia, masyarakat yang telah berubah akibat pengaruh budaya luar menyebabkan profil masyarakat menjadi individualis, egois dan memandang kekayaan sebagai sumber kesuksesan.

"Masyarakat kerap mengabaikan semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, dan menanggalkan budaya guyub. Oleh karena itu kehadiran Fornas di Klaten untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut," kata dia, dalam keterangan pers, Senin (22/10/2018).

Dia menjelaskan, Fornas harus mampu bersuara ketika keadilan terkoyak-koyak, Fornas harus mampu memastikan Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa dan negara.

Selain itu, kata dia, Fornas harus menjaga keharmonisan tiap tiap lingkungan dan memastikan bahwa pergaulan kita sehari-hari bukan atas dasar identitas melainkan atas dasar solidaritas.

"Bangsa ini harus tetap ada selama bumi ini ada namun bukan sekedar bangsa ini ada namun keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika yang telah menjadi filosofi bangsa dia tetap harus eksis dan Fornas harus mampu memastikan itu ada," tegasnya.

Dia menjelaskan, Fornas harus menjalin persahabatan dengan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan organisasi lainnya yang memiliki platform sama yaitu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selama ini, kata dia, Fornas Bhinneka Tunggal Ika merupakan perhimpunan, perkumpulan orang-orang yang hadir bagi masa kini dan masa depan.

Artinya, ujarnya, Fornas memperjuangkan Indonesia sebagai rumah keberagaman, rumah bagi semua golongan dan agama serta  rumah bagi setiap apa yang setiap orang yakini.

Fornas merupakan organisasi masa depan yg memandang indonesia jauh lebih baik. Indonesia yang tidak melihat ke belakang sebagai politik tanpa moralitas, politik tanpa rasa empati kepada kemanusiaan.

"Oleh karena itu, toleransi juga bukan semata-mata dipahami sebagai toleransi antar umat beragama namun toleransi sebagai tindakan politik untuk tidak menggunakan stigma, kekerasan, dehumanisasi apalagi menggunakan berita bohong (hoaks) sebagai alat berpolitik," kata dia.

Atas dasar itu, Fornas menyadari sebagai kekuatan politik kebangsaan dia harus mampu menjadikan masa lalu sebagai evaluasi dan agenda untuk diselesaikan.

Persoalan kemanusiaan, persoalan etika, sistem yang korup karena biaya politik yang tinggi ini merupakan tantangan sekaligus spirit bersama untuk dapat ditemukan satu sintesa.

"Agar keadaban kita sebagai bangsa dapat dilihat dari cara kita menyelesaikan masa lalu serta cara kita memformulasikan sistem yang mencegah orang masuk ke dalam jurang korupsi," tambahnya.

Di kesempatan itu, dia mengucapkan selamat bagi Pengurus DPC Kabupate Klaten, selamat bergabung di keluarga besar Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Klaten, Forkopimda Kabupaten Klaten, Komandan Distrik Militer (Dandim)

Lalu, Kepala Kepolisian Resor Klaten dan jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten, Octa selaku Perwakilan DPD, Abil selaku Ketua DPD Solo Raya, Arra Susanto selaku Ketua DPC Klaten dan jajarannya serta Pendeta Daniel Sukarno.