TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Kepala Satpol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga, kerap melakukan penertiban terhadap keberadaan waria, khususnya di Renon dan Jalan Bung Tomo, Denpasar.

Namun, menurutnya waria sekarang sudah tidak seperti dulu yang arogan dan suka memalak orang.

"Kalau dulu, di Renon, orang lewat sampai dipalak-palak. Ada laporan dari masyarakat, sehingga kami adakan razia," kata Sayoga saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.

Bagi Satpol PP, para waria perlu diberikan pembinaan agar mereka kembali ke jalan yang benar.

"Ini kan sakit. Mereka sakit. Pendekatan kita saat penertiban kemarin, kami ajak ke kantor, kami berikan pembinaan. Ya istilahnya memanusiakan manusialah. Kalau jadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. Kalau jadi pegawai toko, jadi pegawai toko yang baik," kata Sayoga.

Jika diadakan razia, kata Sayoga, biasanya Satpol PP selalu kejar-kejaran dengan para waria tersebut.

Baca: Mengintip Kehidupan PSK Waria di Bali, Melani Pernah Berpenghasilan hingga Rp 15 Juta Per Bulan

Bahkan, pernah Satpol PP diajak adu fisik oleh para waria saat hendak diamankan.

Dasar hukum yang digunakan Satpol PP untuk para waria ini adalah Perda No 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Namun meskipun ada Perda tersebut, praktik prostitusi tetap berjalan.

Perda tersebut melarang adanya segala kegiatan prostitusi di Denpasar.

Baik penyedia jasa, pemakai jasa, pihak yang memfasilitasi bisa dikenakan hukuman.

Dalam pasal 39 Perda tersebut berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan prostitusi, menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi, menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan memaksa, serta menawarkan orang lain untuk melakukan kegiatan prostitusi, dan memakai jasa prostitusi.

Baca: Petani Mengamuk dan Melukai Anggota Polres Muba Kini Jalani Tes Kejiwaan di RS Bhayangkara

Dalam Perda itu diatur bahwa mereka yang melanggar bisa dikenakan hukuman pidana kurungan 6 bulan penjara dan denda maksimal Rp 50 juta.

Setor Duit
Menurut Sayoga, jika ada pihak-pihak yang memfasilitasi para waria untuk bekerja sebagai PSK, maka mereka juga sebetulnya melanggar aturan ini.

"Iya itu bisa kena. Karena sudah jelas diatur dalam Perda tersebut yang memfasilitasi juga kena," kata Sayoga.

Dari pengakuan sejumlah waria di kawasan Bung Tomo, mereka selama ini masing-masing harus menyetor duit ke sejumlah oknum di wilayah tersebut.

Per hari, mereka wajib membayar Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu.

"Kalau hari biasa bayar Rp 30 ribu. Kalau malam Minggu Rp 50 ribu. Kalau gak bayar kami gak dikasih mangkal," ungkap RA, salah satu waria yang ditemui di kawasan Bung Tomo, Rabu pekan lalu.

Dia menceritakan, oknum-oknum tersebut tak segan-segan mengusir waria yang tak mau membayar uang mangkal di kawasan tersebut.

Sekali mereka keluar dari kawasan itu, apabila mereka kembali ingin mangkal di sana, maka wajib membayar uang daftar Rp 500 ribu.

Baca: Pria Beristri Kedapatan Sekamar Bareng ABG di Hotel, Mengaku Bayar Rp 1 Juta

"Misalnya kalau pergi keluar harus bayar Rp 500 ribu, masuk juga bayar lagi daftar," kata RA.

Sedangkan untuk PSK Waria di kawasan Renon tak ada yang memungut setiap malam.

Namun, mereka wajib membayar iuran Rp 10 ribu per bulan ke mami.

"Bukan setoran, tapi memang ada iurannya kami," kata CA, salah satu waria yang tiap hari mangkal di Jalan Tantular Renon, Denpasar. (win/sud)

Artikel ini telah tayang di Tribun-bali.com dengan judul Jadi Waria karena Panggilan Jiwa, Pernah Dapat Penghasilan Sampai Rp 15 Juta per Bulan