TRIBUNNEWS.COM, MALINAU - Anggaran pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan jalan di daerah perbatasan dan pedalaman, khususnya wilayah Apo Kayan (Kecamatan Kayan Selatan, Hilir, Hulu dan Sungai Boh) selalu dialokasikan setiap tahunnya.

Namun, anggaran tersebut ternyata belum cukup menyentuh pembangunan di salah satu desa paling terisolir, yakni Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, Malinau, Kalimantan Utara.

Setidaknya, pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp 12 miliar untuk pembangunan jalan melalui APBN 2018. Namun, lagi-lagi jalan menuju Long Sule masih juga belum tersentuh.

Bahkan, sampai hari ini harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin di desa tersebut mencapai Rp 30 ribu/liter.

Mahalnya harga bensin diprediksi diikutnya naiknya harga kebutuhan pokok di desa berpenduduk kurang lebih 600 jiwa ini.

Kaur Keuangan Desa Long Sule, Agus Purwanto mengungkapkan, beberapa kebutuhan pokok saat ini telah mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang fantastis

"Kalau sekarang, yang langka adalah gula. Harga gula saat ini Rp 35 perkilo. Itupun kalau ada. Padahal, kalau pemerintahan menetapkan harga gula perkilo paling mahal Rp 17 ribu. Begitu pula dengan Premium di Long Sule harganya cukup mahal, Rp 30 ribu perliter. Kondisi ini sudah kita alami sejak lama. Sudah berbulan-bulan lalu lah," paparnya kepada Tribun Kaltim.

Persoalan naiknya harga kebutuhan pokok di desa tersebut disampaikan Agus, karena terbatasnya penerbangan ke desa yang dikelilingi hutan belantara, sungai berjeram ganas dan bukit curam itu.

Ditambah, akses jalan darat dari Kutai Timur (Kutim) yang saat ini banyak yang rusak karena terus menerus melalui medan yang berat.

"Untuk sampai ke desa kami ini, ada satu rute jalur darat yang dapat ditembus. Bukan jalur dari wilayah Malinau, melainkan jalur dari Kutim. Jalur darat untuk sampai ke desa kami itu, harus melalui jalan setapak tengah hutan berbukit, dan kendaraan juga harus melalui sungai yang cukup deras," tandasnya.

Dari 10 kendaraan milik pedagang pemasok sembako ke Long Sule, dibeberkan Agus, saat ini hanya 3 kendaraan yang melayani pedagang. Tujuh kendaraan lainnya rusak parah. Akibatnya, pasokan sembako ke Long Sule sangat terbatas, sehingga harga kebutuhan pokok meningkat tajam.

"Kita hanya bergantung dari jalur itu saja. Tidak ada jalur lain lagi yang bisa kita harapkan. Melalui jalur sungai sudah pasti tidak mungkin, karena jeram sungai di sini ganas-ganas dan memang tidak bisa dilalui menggunakan perahu. Mau berharap angkut barang pakai pesawat tidak mungkin, karena terbatasnya penerbangan ke sini," tutur Agus.

Warga Long Sule mengharapkan kepada pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi.

"Kami mengharap, jalan tembus dapat menghubungkan kami dengan desa-desa lainnya di Apo Kayan.

Satu-satunya penerbangan bantuan subsidi penerbangan datang dari Pemprov Kaltara. Penerbangan dilakukan satu minggu sekali dengan tujuan Tanjung Selor (Bulungan)-Desa Long Sule (Malinau).

Harga kebutuhan pokok semakin langka karena hampir dua bulan belakangan ini, penerbangan tersebut terhenti.

"Saya tidak tau alasan kenapa pesawat tidak terbang kenapa. Yang jelas, sesuai jadwal seharusnya pesawat tersebut seminggu sekali ke Long Sule. Tapi, sudah hampir dua bulan ini pesawat tidak terbang ke desa kami. Ini juga menjadi penyebab pasokan sembako kami terganggu," ujar Agus Purwanto.

Agus mengharapkan, awalnya penerbangan dapat dilakukan dari Malinau-Long Sule. Namun, pada perjalannya penerbangan dilakukan dari Bulungan.

Padahal, dikatakan Agus, Long Sule merupakan daerah administratif Malinau dan kebanyakan aktifitas pun dilakukan di Malinau.

Dan seharusnya, menurutnya penerbangan pun dari Malinau.

"Kita hanya dapat satu bantuan, yakni dari pemprov saja. Sedangkan dari Pemkab Malinau tidak ada. Meskipun hanya satu bantuan dari pemprov, kami mengharapkan agar penerbangan dilakukan dari Kol RA Bessing Malinau ke Long Sule. Kalau sekarang, penerbangan dari Tanjung Selor. Kalau seperti ini, pengeluaran masyarakat bisa lebih banyak lagi," paparnya.

Bangun Jalan 206 Km

Pemerintah punya tugas besar membuka keterisolasian wilayah di Kalimantan Utara yang memiliki ruas jalan paralel perbatasan mencapai 824 kilometer.
Membentang dari Sungai Boh, Kabupaten Malinau hingga Kecamatan Seimangaris, Kabupaten Nunukan. Dari ruas itu, 698 kilometer sudah tembus. Tersisa 126 kilometer belum tembus.

Pemerintah juga membangun jalan akses untuk menembuskan antarwilayah yang strategis. Seperti yang digarap saat ini ialah ruas Malinau menuju Long Bawan dan Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Jalan ini dibangun untuk membuka keterisolasian Kecamatan Krayan.

"Jika ruas jalan ini sudah tersambung, dampaknya bagi masyarakat kita di perbatasan sangat vital. Kebutuhan pokok akan lebih mudah disuplai, termasuk juga bahan bakar minyak. Artinya, kita bisa mengurangi ketergantungan dengan tetangga kita, Malaysia," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kepada Tribun, belum lama ini.

Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak di Krayan selama ini tergantung suplai negara tetangga dan pasokan dari kota-kota di Kaltara melalui angkutan udara.

"Kalau angkutan udara kan kapasitasnya terbatas. Dibandingkan menggunakan jalur darat akan jauh lebih banyak dan intensif," ujarnya.

Pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan (Long Bawan dan Ling Midang) dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJN) XII Balikpapan. Ruas jalan yang ditargetkan sepanjang 206 kilometer itu bisa fungsional tahun 2019 nanti.

Dari 2016 kilometer, 22 kilometer sudah beraspal dari arah Malinau. Lalu dari arah Long Midan sudah beraspal 5 kilometer menuju Malinau.

"Jadi memang masih ada 179 kilometer yang belum tembus. Tetapi target Balai PJN XII tetap bisa fungsional tahun 2019 nanti," katanya.

Yang dimaksudkan fungsional kata Irianto, bisa difungsikan minimal untuk pengiriman logistik ke wilayah Krayan, sekaligus dapat dilalui masyarakat.

Melihat topografi alam dilalui untuk menembuskan jalan tersebut lanjutnya, butuh penanganan yang ekstra. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memaksa harus dilakukan rekontruksi gunung atau perbukitan untuk memuluskan jalan yang dibuka.

"Penurunan gradenya cukup besar. Sehingga per kilometer itu membutuhkan Rp 30 miliar," katanya.

Irianto berharap terbukanya akses darat ke Krayan, sektor pertanian, perdagangan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di Krayan pada umumnya akan lebih mudah dipenuhi.

"Pada intinya, embrio-embrio pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Krayan insyallaah akan meningkat," ujarnya.

Pembangunan ruas jalan di perbatasan Kaltim-Kaltara diklaim sedang intensif-intensifnya.

Gubernur Irianto Lambrie menegaskan, tahun ini Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp 839,4 miliar untuk menangani ruas jalan perbatasan di dua provinsi itu.

Khusus di Kaltara, ruas jalan paralel perbatasan mencapai 824 kilometer. Membentang dari Sungai Boh, Malinau hingga Seimangaris, Nunukan. Dari ruas itu, 126 kilometer belum tembus. "Proyeknya dimulai tahun 2015 melibatkan Zeni TNI-AD," tuturnya.

Adapun jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan dan desa-desa di perbatasan dilaksanakan dengan tahun jamak 2016-2019. Seperti pembangunan jembatan akses Malinau-Long Bawan dan Mensalong-Tou Lumbis dengan total panjang 1.708 meter menelan dana Rp 297,2 miliar.

Lainnya seperti peningkatan jalan Long Pujungan-Long Kemuat sepanjang 30 meter senilai Rp 446,2 miliar. Peningkatan ruas Long Nawang-Long Pujungan sepanjang 55 kilometer sebesar Rp 342,3 miliar.

"Menangani ruas jalan di perbatasan memang memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain karena medannya, materialnya juga tidak gampang didatangkan," sebutnya.

Dari penanganan jalan oleh Kementerian PUPR kata Irianto Lambrie, beberapa masyarakat sudah bisa menikmati jalanan beraspal setelah sekian lama dinantikan. Seperti di Krayan, dan beberapa ruas di Seimangaris.

Ia mencatat kondisi akhir tahun 2015 jalan beraspal di perbatasan sudah mencapai 487 kilometer. Lalu yang beragregat sepanjang 155 kilometer, jalan tanah 697 kilometer, dan belum tembus 561 kilometer.

Akhir tahun 2019 ditargetkan panjang jalan beraspal sudah mencapai 602 kilometer, dan jalan beragregat 1.297 kilometer.

"Kita optimistis Kementerian PUPR dapat mencapai target itu. Dan target Kementerian PUPR juga akhir tahun semua ruas sudah terkoneksi," katanya. (ink/wil)