TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA -  Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, Dr Joko Ismono mengapresiasi Serikat Pekerja Jakarta Internasional Container Terminal (SP JICT) dalam memperjuangkan semangat keadilan bagi anggota dan melawan privatisasi pelabuhan.

Pasalnya, kata Joko, serikat pekerja model gerakan sosial (social movement union) tidak hanya berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan anggota melainkan juga tanggap akan persoalan lain yang menyangkut masyarakat luas.

"Model Social movement union seperti SP JICT dianggap sudah selesai dengan sistem kesejahteraan internal dan bergerak ke masalah publik yang lebih luas," kata Joko dalam seminar bertajuk Konspirasi Global Privatisasi Pelabuhan Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (12/11/2018).

Joko melihat, contoh riil model SMU SP JICT yakni perjuangan mengembalikan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

"Saya melihat ini progresif. Pengelolaan pelabuhan secara konstitusi inilah yang sedang diperjuangkan SP JICT," kata dia.

Baca: Viral Ibu Lahirkan Bayi Di Pinggir Jalan Padang Pariaman, Warga dan Polisi Turun Tangan

Ia juga menilai dalam perjuangannya, SP JICT dihadapkan pada indikasi kriminalisasi anggota dan potensi pelanggaran HAM oleh Manajemen. Hal ini diperparah dengan PHK, Union Busting dan intimidasi lewat penembakan mobil anggota serikat.

Ketua Departemen Hukum Internasional Unair, Iman Prihandono Ph.d menekankan pentingnya pelabuhan dikelola dengan semangat nasionalisme yang tinggi.

Sebab, pengelolaan JICT oleh negara, dinilainya  sangat strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan ada aspek kedaulatan.

"Aspek kedaulatan ini penting. Bahaya jika hasil dari perpanjangan kontrak JICT, negara tidak dirasakan hadir dalam mengelola gerbang ekonomi nasional ini. Kepentingan nasional dan investor asing akan selalu bertabrakan," kata Iman.