Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Program pemberian dana bantuan sosial dan hibah Pemkab Tasikmalaya dengan APBD 2017 dilakukan saat Pemkab Tasikmalaya dipimpin Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum pada 2017.

Pada 2017 sendiri merupakan tahun politik karena pada 2018, digelar pilkada serentak di 16 kota atau kabupaten plus Pilkada Gubernur Jabar 2018. Uu mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jabar bersama Ridwan Kamil sebagai gubernur.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menjelaskan Sekda Tasikmalaya Abdulkodir berperan penting ‎dalam kasus dugaan korupsi dana bansos dan hibah dengan kerugian negara Rp 3,9 miliar.

Sedari awal, Abdul Kodir mengintruksikan sembilan tersangka untuk mencarikan penerima dana bansos kemudian setelah dana itu cair, dilakukan pemotongan dana.

Baca: TERPOPULER: Angel Lelga Bongkar Sikap Vicky Prasetyo, Pakai Pijat Plus-plus hingga Soal Uang Partai

Saat ditanya uang itu untuk apa, Kapolda Jabar menegaskan hasil pemeriksaan sementara, uang hasil korupsi bukan untuk terkait pilkada.

"Uangnya ada kami sita senilai Rp 1,9 miliar. Selain itu ada yang disita karena diduga hasil kejahatan yakni tanah seluas 82 meter persegi kemudian dua unit motor dan satu unit roda empat," ujar Kapolda.

‎Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, Pasal 14 ayat 1 menyebutkan

Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah besera besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Ayat 2 menyebutkan;
Dafar penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.

Ayat 4 menyebutkan;
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, soal kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini, Kapolda menerangkan kecil kemungkinan "Saya kira belum kesana (tersangka lain). Saudara AK (Abdul Kodir, Sekda Tasikmalaya) yang menyalahgunakan sebagai penyelenggara negara," ujar Kapolda.

Ketika ditanya soal kasus ini melibatkan Uu Ruzhanul Ulum yang saat pemberian hibah menjabat sebagai bupati, Agung mengatakan Abdul Kodir sebagai faktor dominan.

"Saya kira belum ada arahan kesana. Hasil pemeriksaan kami meyakinkan saudara AK yang menyalahgunakan kewenangan sebagai penyelenggara negara," ujar Agung.

Hal senada dikatakan Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Samudi. Ia menerangkan, dalam ilmu hukum pidana, terdapat mens rea atau niat jahat atau unsur subjektif seseorang berbuat pidana.

"Mens rea semua ada di sekda. Jadi modusnya, sekda in‎i membutuhkan dana, kita tidak tahu dana itu untuk apa. Kemudian sekda memanggil Kabag Kesra bahwa sedang butuh dana. Dari Kabag Kesra itu menyuruh tersangka lainnya untuk melakukan pemotongan dana. Dari total Rp 3,9 miliar, penerima sebanyak 21 orang hanya mendapat 10 persennya saja," ujar Samudi.

Lantas, digunakan untuk apa, apakah terkait pilkada, Samudi membantahnya. "Pada saat kami lakukan penggeledahan dan penyitaan, ternyata dana itu belum digunakan untuk apa-apa. Makanya kami bisa sita uang Rp 1,9 miliar. Rp 1,4 miliar dari sekda dan sisanya dari tersangka lainnya," ujar Samudi.

Dalam kasus ini, sembilan orang ditetapkan tersangka, yakni Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani Setiawan.

‎Modusnya, sekda bersama Maman dan Ending, meminta Alam dan Eka untuk mencarikan dana dari penerima hibah. Perintah itu ditindak lanjuti Alam dan Eka dengan menyuruh Lia dan Mulyana untuk melakukan hal yang sama. Sambung menyambung perintah berlanjut karena Mulyana menyuruh Setiawan untuk memotong dana bansos dan hibah yang sudah cair dari penerima.

Pemotongan dana pun berlangsung. Seharusnya, 21 penerima dana ini menerima Rp 3,9 miliar. Namun, sembilan tersangka ini memotong dana tersebut sehingga penerima dana ini hanya menerima Rp 395 juta.