Demo di Depan Gedung Sate, Buruh Minta Kenaikan Upah Sesuai Kebutuhan Hidup Layak
Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Senin (19/11/2018). Salah satu tuntutan mereka adalah mengenai kenaikan upah.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Senin (19/11/2018).
Para buruh meminta Ridwan Kamil menetapkan kenaikan upah sebesar 20 persen.
Upah minimum kabupaten/kota aka ditetapkan Gubernur Jawa Barat, berdasarkan rekomendasi pemerintah kabupaten/kota pada 21 November 2018.
Salah satu di antara tuntutan mereka adalah mengenai kenaikan upah.
Buruh meminta kenaikan upah didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL).
"Kami minta naik 25 persen sesuai kajian KHL," ujar Sekretaris Umum DPW Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Jawa Barat, Nopi Yandri, ketika ditemui di sela aksi demonstrasi.
Baca: Mengintip Aksi Jokowi Menyempatkan Diri Belikan Oleh-oleh Buat Dua Cucunya Sedah Mirah dan Jan Ethes
Ia mengatakan bahwa besaran kenaikan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.
Saat ini, penetapan kenaikan upah didasarkan pada PP Nomor 78 tahun 2015.
Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa kenaikan upah didasarkan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Tahun ini, upah buruh naik sekira 8,03 persen.
Menurut Nopi, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.
"Kami meminta gubernur mengabaikan itu dan turut menetapkan upah berdasarkan rekomendasi kebupaten kota," ujarnya.
Selain itu, buruh juga meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memperhatikan ketimpangan upah di beberapa kabupaten/kota.
"Semisal kabupaten/kota Cirebon Cimahi, Majalengka, Cianjur, upah sangat timpang sekali dengan kabupaten kota yang mempunyai zona industri," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjabar.id dengan judul Demonstrasi Depan Gedung Sate, Buruh Minta Kenaikan Upah Sesuai Kebutuhan Hidup Layak
