TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai kebijakan pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Desa di seluruh Indonesia, sebaiknya disusul dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan pendapatan bupati.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mardani H Maming menyebut, gaji dan tunjangan para bupati di Indonesia sudah 12 tahun tidak pernah dinaikkan.

“Seharusnya, dengan memperhatikan beban dan tanggung jawab para bupati yang sedemikian besar, sudah sewajarnya pemerintah pusat juga segera memperhatikan peningkatan kesejahteraan atau gaji serta tunjangan para bupati,” harap Mardani H Maming, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Apkasi, jelas Mardani, sesungguhnya telah lama memperjuangkan keluhan teman-teman bupati tentang masalah pendapatan mereka yang relatif terbilang rendah, baik secara tertulis maupun disampaikan secara lisan kepada menteri keuangan dalam berbagai kesempatan.

“Malah belum lama ini, Menteri Keuangan menyatakan kepada beberapa media akan segera mengkaji dan menaikan gaji para kepala daerah, termasuk bupati, sehingga diharapkan upaya pemerintah ini selain dapat menaikkan kesejahteraan kepala daerah, juga dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi yang belakangan ramai menerpa para kepala daerah,” ungkap Mardani.

Mardani melihat dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik saat ini, maka sudah tepat jika pemerintah pun memperhatikan kesejahteraan para bupati dengan menaikkan pendapatan mereka.

“Saya pikir, Pak Presiden Jokowi juga akan mendukung harapan dari para kepala daerah yang memang telah lama tidak pernah mengalami kenaikan pendapatan ini,” kata Mardani. (*)