Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM menolak pernyataan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang mengusulkan agar subsidi operasioan Light Rail Transit (LRT) dicabut dan dibebankan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel beserta Pemerintah Kota Palembang.

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mencoba meluruskan kalau LRT yang selama ini dibangga-banggakan jelang Asian Games lalu bukan aset milik daerah melainkan aset milik negara.

"Itu aset pusat dan itu pengelolaannya dikelola oleh PT KAI. PT KAI kan tidak hanya mengelola LRT saja tapi angkutan lainnya seperti batubara, dari angkutan itukan mendapat untung juga. Jadi jangan ketika rugi, dilempar ke kita yang disuruh bayar. Dak mau saya," tegas menantu mantan Walikota Palembang H Husni usai rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, uusulan yang disampaikan anggota Komisi V DPR RI tidak seharusnya serta merta disampaikan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan penerintah daerah.

"Jika DPR RI punya inisiatif seperti itu harusnya berkoordinasi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumsel maupun Kota Palembang," ujarnya.

Ketua DPRD Sumsel HM Aliandra Gantada SH MH menambahkan, agar pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi untuk penyelesaian masalah operasional LRT yang tak sebanding dengan pendapatannya.

"LRT ini aset negara, sehingga tidak ada tanggung jawab daerah untuk membantu biaya operasional maupun lainnya. Tapi kita sebagai daerah yang sudah mendapatkan pembangunannya ada kewajiban membantu dan memberikan solusi agar masalah biaya operasional ini bisa tertutupi," kata Gantada.

Baca: Tarif LRT Palembang Bakal Diturunkan?

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Bidang Kehormatan juga menyebut, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kajian khusus.

Pertama bagaimana pihak PT KAI selaku operator dapat menarik minat masyarakat agar menggunakan LRT sebagai moda transportasi.

Kedua pemerintah daerah bisa menjadikan LRT ini sebagai salah satu wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang sedang berkunjung ke Palembang

"Operator harus meningkat sosialisasi. Nanti kita bicara juga dengan kota Palembang mungkin bisa menjadi objek wisata sehingga bisa menjadi pendapatan untuk membantu biaya operasioal," kata pria yang akrab disapa Antak.

Ia menyangsikan jika pemerintah pusat menarik subsidinya.

Sebab tidak akan mungkin karena anggaran pemerintah daerah baik Pemprov Sumsel maupun Pemkot tidak akan mampu menutupinya.

"Tarif yang mahal tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat jika subsidi dicabut dan APBD Sumsel pun tidak akan mampu sehingga perlu terobosan-terobosan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan LRT ini," terang Gantada.

Tingginya biaya operasional Light Rail Transit (LRT) per bulan yang mencapai Rp10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp1,1 miliar perbulan.

Hal inilah yang menyebabkan hingga saat ini, LRT masih mendapat subsidi dari pemerintah pusat berkisar Rp150 miliar per tahun.

Komisi V DPR RI pun mengusulkan agar ke depan LRT mandiri, dan tidak lagi disubsidi oleh pemerintah pusat dan mendorong agar biaya operasional dibebankan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah kota sebagai pihak yang menginisiasi dibangunnya LRT di Palembang.