Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Pembongkaran rumah yang terdampak reaktivasi jalur kereta Cibatu-Garut diklaim PT KAI sudah mencapai 30 persen. Ditargetkan pembongkaran selesai akhir Februari.

Menanggapi target pembongkaran tersebut, paguyuban masyarakat bantaran rel Garut meminta agar pemerintah menghentikan dulu proses pembongkaran sebelum ada solusi yang jelas dari pemerintah.

"Di Kelurahan Suci Kaler (Kecamatan Karangpawitan), sudah ada yang dibongkar juga. Tapi masih banyak yang belum. Rumah yang dibongkar karena warga takut," ucap Sekretaris paguyuban masyarakat bantaran rel Garut, Alimudin, Senin (4/2/2019).

Pihaknya tak menolak ada reaktivasi jalur kereta di Garut.

Hanya saja harus ada solusi dari pemerintah, seperti relokasi warga yang terdampak.

"Kalau belum ada solusi tetap akan tolak. Prinsipnya perjuangkan dulu semua. Baik warga yang terima uang kerahiman atau belum. Proses jalan dan minta solusi. Kalau tidak ada solusi akan lakukan gerakan massal," ujarnya.

Menurutnya, belum semua warga menerima uang bongkar.

Pasalnya warga masih menolak karena tak ada kejelasan.

Sejumlah warga pun menolak didata untuk diberi uang kerahiman.

"Kalau tidak direlokasi, solusinya trek yang dilalui jangan ke sana. Apakah sudah ada FS (fisibility study) nya. Jangan-jangan belum ada. Di pemkab, kan, tidak ada RTRW-nya," katanya.

Baca: BREAKING NEWS: Bayi Laki-laki Berbalut Handuk di Dalam Tas Menangis saat Ditemukan Warga

Masyarakat tak meminta rumah gratis dari pemerintah.

Minimal mereka bisa mendapat hunian yang layak dengan cicilan yang terjangkau.

Rumah Dibongkar
Sebelumnya diberitakan, paguyuban masyarakat bantaran rel Garut meminta Pemkab Garut untuk segera bersikap terkait reaktivasi jalur kereta Cibatu-Garut.

Apalagi sejumlah rumah yang terdampak sudah mulai dibongkar.

"Kami datang menemui Pak Bupati untuk menanyakan sikap Pemkab. Kami juga menanyakan perihal surat untuk bertemu dengan Gubernur," ujar Sekretaris paguyuban masyarakat bantaran rel Garut, Alimudin, di Lapangan Setda Garut, Senin (4/2/2019).

Menurut Alimudin, Bupati telah mengirimkan surat sesuai permohonan dari pihaknya.

Namun belum ada tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ia menegaskan sama sekali tak menolak pembangunan jalur kereta.

Hanya saja harus ada solusi yang diberikan Pemprov Jawa Barat.

"Pembongkarannya sudah dimulai, tapi kami belum menerima solusi yang nyata. Kalau hanya sekadar uang kerahiman, itu belum menjawab keinginan masyarakat," katanya.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan telah menyampaikan surat permohonan dari paguyuban masyarakat bantaran rel ke Gubernur.

Surat yang dikirim tanggal 10 Januari itu belum mendapat respons.

"Sampai sekarang memang belum ada jawaban dari pak Gubernur. Setelah Presiden datang ke sini (Garut) itu sudah kewenangan provinsi dan pusat," ucap Rudy Gunawan.

Ia pun akan tetap mengusahakan agar masyarakat terdampak bisa bertemu dengan Pemprov Jawa Barat dan PT KAI.

Pasalnya Pemkab tak mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan.

Artikel ini telah tayang di Tribunjabar.id dengan judul Warga Terdampak Reaktivasi Kereta Cibatu-Garut Meminta Relokasi, Ancam Lakukan Gerakan Massal