TRIBUNNEWS.COM, WONOSOBO - ‎Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, KH Ma'ruf Amin direncanakan menghadiri peringatan hari lahir (Harlah) ke-96 Nahdlatul Ulama (NU)‎ dan Haul Akbar R. Abdul Fatah, di Alun-alun Wonosobo, Rabu (27/3/2019).

Ketua panitia pelaksana acara, Idham Cholid, mengatakan Kiai Ma'ruf bukan dalam kapasitasnya sebagai Cawapres, melainkan sebagai Mustasyar NU dan juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Jadi, kedatangan beliau bukan untuk kampanye."

"Sudah jelas ini bukan acara kampanye politik pemilihan presiden (Pilpres) atau pemilihan legislatif (Pileg), tapi acara keagamaan," kata Idham Cholid, saat temu awak media di RM Bugisan, Wonosobo, Senin (25/3/2019).

Disampaikan, sebagai Mustasyar NU kehadiran Kiai Ma'ruf‎ tentu akan disambut baik oleh warga Wonosobo yang sebagian besar merupakan kaum Nahdliyin.

Kedatangan Kiai Ma'ruf, sambungnya, tentu guna memberi pencerahan tentang Islam rahmatan lil 'alamin, serta merawat tradisi kaum Nahdliyin.

"Juga meneguhkan ‎Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan‎ ke-Pancasila-an, dalam kapasitas beliau sebagai Dewan Pengarah BPIP," ucapnya.‎

Dituturkan, ‎puluhan ribu santri dan warga Nahdliyin, diperkirakan akan menghadiri kegiatan tersebut. Sehingga, diakuinya, wajar bila ada pihak-pihak yang mencurigai kegiatan ini bermuatan politis dan berbumbu kampanye.‎

"‎Kalau ada yang mengait-ngaitkan dengan politik, itu wajar, karena massa yang diperkirakan datang mencapai puluhan ribu orang," aku cicit dari R. Abdul Fatah ini.

‎Namun demikian, untuk menegaskan bahwa ini bukan merupakan ajang kampanye, panitia telah menetapkan aturan dan melakukan berbagai langkah antisipasi.

Antara lain, santri dan warga yang hadir diminta untuk menggunakan dresscode pakaian putih-putih, kecuali Banser yang akan mengenakan uniform, serta dilarang menggunakan atirbut partai, calon presiden-wakil presiden, maupun alat peraga kampanye (APK) lain.

"Untuk pengamanan, kita sudah koordinasi dengan aparat terkait, serta ada pengamanan internal dari sekitar 15.000 personel Banser‎," ujarnya.

Ditambahkan, sekiranya nanti memang ditemukan adanya pelanggaran, ia mempersilakan pihak-pihak terkait untuk memprosesnya. Hanya, menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah orang-orang yang sengaja menyusup dan membuat situasi dan kondisi menjadi tak kondusif.

"Kalau warga Nahdliyin, kami yakin sudah mmemahmi arahan-arahan yang diberikan," imbuhnya.‎