TRIBUNNEWS.COM, PURBALINGGA - Bawaslu Kabupaten Purbalingga akan memeriksa pelapor dugaan pelanggaran Pemilu atas peredaran kalender kampanye berlogo Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim mengatakan, pekan ini pihaknya akan memintai keterangan pelapor, dalam hal ini Pemkab Purbalingga untuk melengkapi petunjuk dalam pengusutan kasus tersebut.

Sebelumnya, Pemkab Purbalingga melaporkan temuan mereka ke Bawaslu berupa barang bukti kalender kampanye Capres nomor urut 2 yang mencatut logo Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pencantuman logo itu mengesankan, Pemkab Purbalingga terlibat dalam kampanye untuk Paslon tertentu.

Padahal, Pemkab Purbalingga mestinya bersikap netral karena menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu.

Pemkab Purbalingga juga merasa tidak pernah mengeluarkan izin apapun terkait penyertaan logo instansi untuk bahan kampanye calon manapun.

"Di Kecamatan Bojongsari sementara ditemukan 3 buah kalender yang dilaporkan Pemda,"katanya

Bawaslu kemudian memulai investigasi dengan mengumpulkan Panwascam se Kabupaten Purbalingga. Bawaslu ingin memastikan apakah kalender itu juga tersebar di wilayah kecamatan di luar Kecamatan Bojongsari.

Ternyata, dari informasi yang dihimpun dari Panwascam sementara ini, kalender serupa juga ditemukan di wilayah Kecamatan Kalimanah. Di kecamatan itu, pihaknya baru menemukan 2 buah kalender.

Panwascam Kalimanah menemukan kalender itu di rumah warga. Adapun di Kecamatan Bojongsari, pelapor menemukan kalender itu di rumah warga dan pos satpam perumahan.

Tetapi Imam belum bisa memastikan identitas warga penerima kalender itu, termasuk statusnya sebagai timses, simpatisan atau warga biasa yang tak punya kaitan dengan pemenangan Paslon tertentu.

Sebab, secara resmi warga yang bersangkutan pun belum diperiksa untuk mendapatkan keterangan lebih jauh.

"Terkait info yang spesifik kami belun dapat. Mungkin beberapa hari ke depan akan kami mintai keterangan itu,"katanya

Pihaknya pun belum bisa menyimpulkan kemungkinan pelanggaran atas peredaran kalender kampanye yang mencatut logo Pemkab itu.

Pihaknya masih harus mengumpulkan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi, baik pelapor maupun terlapor sebelu menarik kesimpulan atas kasus itu.

Masalahnya, pihak terlapor dalam perkara ini belum jelas. Pemkab Purbalingga yang melaporkan kasus itu juga tidak menyebut identitas terlapor yang bisa dimintai keterangan.

"Mungkin Pemda juga belum menemukan yang terduga kuat mengedarkan kalender itu,"katanya

Tetapi pihaknya akan tetap meneruskan investigasi untuk mendapatkan petunjuk yang jelas dalam perkara ini. Tidak menutup kemungkinan, kalender serupa juga beredar di kecamatan lain.

Peredaran kalender kampanye berlogo Pemkab ternyata tidak hanya ditemukan di Kabupaten Purbalingga. Dari informasi yang diterima Imam, kalender serupa juga ditemuka di Kabupaten Sragen, Sukoharjo dan Kebumen.

Desain kalender dan penempatan logo Pemkab pun disebutnya sama. Hanya bentuk logo dan nama daerahnya yang berbeda. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Kalender Capres Berlogo Pemkab Tak Hanya Ditemukan di Purbalingga, tapi Juga di Tiga Kabupaten Ini