Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, evaluasi SPBE dilakukan sebagai pijakan awal untuk membangun SPBE secara nasional.

Sebab, tugas ini tidak hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE, tapi mesti dengan dukungan semua pihak.

"Ke depan SPBE dikembangkan menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berkinerja tinggi, modern, dan akuntabel. Intinya, efisiensi keuangan yang sangat besar," bebernya.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widiyanti melaporkan pemerintah berupaya memantau dan mengevaluasi SPBE, untuk mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas SPBE, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hasilnya untuk kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pada 2018, evaluasi dilakukan pada 623 instansi pemerintah. Tiga domain utama menjadi fokus evaluasi, yakni kebijakan, tata kelola, dan layanan berbasis elektronik.

Untuk menjaga objektivitas dan independensi, dalam menilai pihaknya bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.(*)