"Saya akui, banyak proposal koperasi untuk mendapatkan dana bergulir tertolak di LPDB KUMKM di Jakarta. Kenapa? Karena, laporan keuangan koperasi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan," ujar Braman.

Braman juga menyebut ada pengurus koperasi yang tidak mengerti mengenai laporan keuangan. Hingga soal SHU pun banyak yang tidak sesuai tertera di proposal.

Braman pun berharap agar pengurus koperasi benar-benar memberi kecukupan dokumen sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir.

"Dalam hal ini kita ada unsur pembinaan bagi koperasi dengan selalu membuka Coaching Clinic. Saya mengajak koperasi untuk memanfaatkan dana bergulir karena bunganya sangat murah, yaitu bunga 4,5% untuk sektor perikanan, perkebunan, dan kelautan, bunga 5% untuk sektor riil, dan 7% untuk, Koperasi Simpan Pinjam," kata Braman.

Direktur Keuangan LPDB KUMKM Ahmad Nizar menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia dalam proses pengalihan dana bergulir tersebut.

"Saya berharap koperasi yang belum mengalihkan untuk segera mengalihkan ke rekening LPDB KUMKM. Saya juga akui, masih ada dana bergulir yang masih digulirkan di kalangan anggota koperasi", ujar Nizar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Zirma Yusri menegaskan, dana bergulir yang didapat koperasi merupakan utang yang harus dikembalikan.

"Kita pun terus melakukan konsolidasi efektif untuk mengembalikan dana bergulir ke LPDB KUMKM. Saya mengajak seluruh kepala dinas kabupaten/kota se-Sumbar untuk mengecek rekening bank masing-masing koperasi penerima dana bergulir", papar Zirma.